Aktivis Myanmar Kritik Konsensus KTT ASEAN

Reporter: Aulia Zita

TVRINews, Jakarta

Aktivis pro-demokrasi Myanmar dengan tajam mengkritik kesepakatan antara kepala junta negara dan para pemimpin Asia Tenggara untuk mengakhiri kekerasan pasca kudeta negara dan berjanji pada hari Minggu untuk melanjutkan kampanye protes mereka.

Beberapa protes damai yang tersebar terjadi di kota-kota besar Myanmar pada hari Minggu, sehari setelah KTT ASEAN yang dihadiri Jenderal Min Aung Hlaing di Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan konsensus untuk mengakhiri gejolak di negara tersebut.

“Apakah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya akan berbicara dari luar dengan mengatakan jangan melawan tetapi negosiasikan dan selesaikan masalah. Tapi itu tidak mencerminkan situasi dasar Myanmar, "kata Khin Sandar dari kelompok protes yang disebut Komite Kolaborasi Pemogokan Umum.

“Kami akan melanjutkan protes. Kami memiliki rencana untuk melakukannya, ”katanya kepada Reuters.

Pada tanggal 24 April di Jakarta, telah dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dihadiri oleh tujuh kepala negara anggota ASEAN. Pertemuan ini menghasilkan lima konsensus yakni kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kemudian yang kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat. Konsensus juga menyepakati intervensi ASEAN yakni utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kemudian terkahir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Selain itu, pemerintah bayangan atau oposisi dari junta militer yang menamakan diri National Unity Goverment (NUG), juga menyatakan kekecewaannya terhadap konsensus yang telah disepakati.

"Tidak ada kompromi. Empat syarat sudah kami susun. Ini bukan tuntutan saya, ini [tuntutan] orang-orang Myanmar. Kami tidak dapat melegitimasi pembunuhan. Jika Anda [ASEAN] melegitimasi junta, Anda melegitimasi militer," ucap Dr. Sasa dalam wawancara yang dikutip dari Nikkei Asia.

"Meskipun kami menyambut baik konsensus tersebut, ini akan diukur dari tingkat tindakan mereka. Pernyataan itu mudah, tetapi jika tidak ada tindakan maka tidak ada artinya. Kami harus menunggu dan melihat sampai ada penarikan pasukan," juru bicara NUG ini menambahkan.

NUG adalah nama pemerintahan sipil yang baru dibentuk sebagai tandingan dari pemerintahan junta militer. Kelompok ini terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan kelompok etnis bersenjata. Sasa menegaskan, NUG tak akan berdiskusi dengan State Administration Council sebagai representasi junta militer, hingga persyaratan dialog dipenuhi.

Adapun empat tuntutan NUG adalah: dikembalikannya masa pemerintahan para pemimpin dan anggota parlemen yang terpilih secara demokratis, bebaskan Aung San Suu Kyi, akhiri kekerasan terhadap warga sipil, dan tentara disingkirkan dari jalanan serta pembebasan tahanan politik.


Editor: Dadan Hardian

Daerah