Penulis: Eggi Paksha
TVRINews, Jakarta
Sebanyak 20 Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) pada 20 Kejaksaan Tinggi merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Asisten Tindak Pidana Militer (Aspidmil).
Penunjukan 20 Aspidum sebagai Pelaksana Tugas Aspidmil berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM Bin), Bambang Sugeng Rukmono, Nomor: PRIN-130/C/Cp.3/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
“Pertimbangannya untuk menghindari kekosongan dan demi mewujudkan kecepatan dan kelancaran tugas serta sinergitas peran penuntutan dan penanganan perkara koneksitas di daerah,” terang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung,
Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Jakarta, Selasa (10/8).
Ditambahkannya, surat perintah mengenai 20 Pelaksana Tugas Aspidmil berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pejabat Aspidmil pada Kejaksaan Tinggi yang definitif.
Adapun 20 Pelaksana Tugas Asisten Pidana Militer yang ditetapkan antara lain Aspidum Kejati Aceh, Aspidum Kejati Sumatera Utara, Aspidum Kejati Riau, Aspidum Kejati Sumatera Barat, Aspidum Kejati Sumatera Selatan, Aspidum Kejati DKI Jakarta, Aspidum Kejati Jawa Barat, Aspidum Kejati Jawa Tengah, Aspidum Kejati DI Yogyakarta dan Aspidum Kejati Kalimantan Barat.
Selain itu, Aspidum Kejati Jawa Timur, Aspidum Kejati Bali, Aspidum Kejati Nusa Tenggara Timur, Aspidum Kejati Kalimantan Selatan, Aspidum Kejati Kalimantan Timur, Aspidum Kejati Sulawesi Selatan, Aspidum Kejati Sulawesi Utara, Aspidum Kejati Maluku, Aspidum Kejati Papua dan Aspidum Kejati Papua Barat.
Sebagai catatan, Kejaksaan Agung memiliki lembaga baru, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM Pidmil) dengan
Laksamana Muda (Laksda) TNI Anwar Saadi sebagai JAM Pidmil setelah dilantik Jaksa Agung Burhanuddin, Rabu (14/7/2021).
Seusai melantik, Burhanuddin langsung memberikan perintah kepada JAM Pidmil Anwar Saadi untuk segera menuntaskan 2.726 perkara tindak pidana koneksitas yang masih belum diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas.
Dia juga berharap, JAM Pidmil mampu menjawab problematika tersebut sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara akuntabel, obyektif dan berkeadilan.
“Jumlah tersebut 23 persen dari total 12.017 perkara tindak pidana koneksitas,” paparnya.
Editor: Dadan Hardian
