Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyampaikan, dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak, Pemprov DKI Jakarta selalu bersinergi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja s
Penulis: Irwan Sulistiyo
TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong diintegrasikannya Elektronik Registrasi Identifikasi (ERI) kendaraan bermotor yang dikelola Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya dengan aplikasi pajak online Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta agar dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan dalam Rakor Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 21 Oktober 2021 di Ruang Rapat DitLantas Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan.
“Dari 8 area intervensi yang kami dorong dalam program pencegahan pemda, yang kita lakukan hari ini terkait optimalisasi pajak daerah. Untuk itu, kami ingin mempelajari apa yang menjadi kewenangan dari Bapenda dan Ditlantas Polda serta inovasi yang telah dibuat", kata Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah II KPK Dwi Aprillia Linda Astuti.
Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menyampaikan, dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak, Pemprov DKI Jakarta selalu bersinergi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja serta mengikuti kebijakan Polri mengingat pemungutan pajak ini bukan otonomi full pemda.
“Semoga pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat meningkat mengingat PKB urutan ke-2 berdasarkan jumlah, setelah Pajak Bumi Bangunan (PBB),” ucap Lusi.
Lusi melaporkan, capaian penerimaan PKB Provinsi DKI Jakarta sejak 2017 rata-rata Rp8 Triliun per tahun. Untuk tahun 2021 sampai dengan 20 Oktober, penerimaan sudah Rp6,8 Triliun atau 75 persen dari target Rp9,1 Triliun.
“Pencapaian penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi DKI Jakarta sejak 2017 rata-rata Rp5 Triliun per tahun. Untuk tahun 2021 sampai dengan 20 Oktober, penerimaan sudah Rp3,7 Triliun atau 76 persen dari target Rp4,9 Triliun”, ujar Lusi
Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, Bapenda melayani pembayaran PKB dan BBNKB secara online melalui Bank yang bekerjasama dengan Bapenda Provinsi DKI Jakarta untuk pembayaran pajak daerah.
Direktur Lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan untuk mencegah praktik pungli di SAMSAT, polisi telah melakukan sejumlah aksi di antaranya: penempatan provost di SAMSAT, penempatan cctv di area - area yang rawan pungli dan menempatkan kotak pengaduan di sejumlah SAMSAT.
Sementara itu, mewakili tim TGUPP Provinsi DKI Jakarta Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyampaikan pentingnya pemanfaatan data “Satu untuk Semua”.
“Kalau di luar negeri, database semua sudah terintegrasi walaupun kendaraan sudah berkali-kali berpindah tangan sehingga mempermudah penanganan perkara. Ini yang saya maksud, bagaimana database kendaraan di Indonesia dapat dimanfaatkan dan digunakan secara efektif dan efisien,” tutur Oegroseno.
Pada akhir pertemuan, KPK merekomendasikan beberapa hal :
Pertama, bagaimana ke depan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang belum melunasi pajak.
Kedua, pembayaran pajak selain menggunakan media perbankkan juga dapat menggunakan metode pembayaran lain seperti melalui e-commerce dan mini market, sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.
Ketiga, sosialisasi SAMSAT Digital Nasional (Signal Polri) kepada masyarakat secara intensif.
Dan Keempat, selain hotline untuk sarana pengaduan masyarakat yang transparan, KPK merekomendasikan untuk dilakukkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa terdapat penempatan provost agar masyarakat mau melapor jika terdapat permasalahan dalam pelayanan di SAMSAT.
Editor: Desi Krida