Delapan Calon Kades Bengkulu Selatan Minta Bupati Tunda Pelantikan Kades Terpilih

Penulis: Agus Topo

TVRINews, Bengkulu

Seperti diketahui dalam masa  sanggahan tiga hari pasca digelarnya Pilkades Serentak 28 Juni 2021,terdapat belasan calon kepala desa yang memprotes hasil Pilkades. 
Surat protes atas gugatan terhadap hasil Pilkades Serentak tersebut sudah diterima oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa setempat.

Ilham Patahillah selaku Kuasa Hukum  delapan calon Kades mendatangi kantor Bupati dan DPRD Bengkulu  Selatan dan memasukkan permohonan   penundaan pelantikan kades hasil Pemilihan Pilkades Serentak  2021, karena kliennya merasa dirugikan atas hasil penghitungan suara Pilkades Serentak 28 Juni 2021.

Ke-8 calon kades yang menggugat, yakni Desa Lubuk Ladung, Desa Air  Sulau , Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir,  Desa  Penanding Kecamatan Air Nipis, Desa Muara Danau, Desa Dusun Tengah, Desa  Sindang Bulan Kecamatan Seginim dan Desa Tambangan Kecamatan Manna.

Ilham Patahillah dalam permohonan pada Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan menyampaikan bahwa surat suara coblos tembus dan simetris hasil Pilkades Serentak adalah sah sesuai peraturan Mendagri dan perundang Undangan yang berlaku.

“Alhamdulillah hari ini ,Senin ( 23/8/2021 ) saya mewakili 8 calon Kades datang ke Kantor Bupati dan DPRD Bengkulu Selatan untuk meminta penundaan pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades Serentak telombang 1 tahun 2021. Karena hasil surat suara coblos tembus dan simetris hasil Pilkades Serentak adalah sah, karena sudah ada contoh di daerah lain di Indonesia,” ujar Ilham Patahilah.

Sebagai praktisi hukum sekaligus Ketua DPD KAI Provinsi Bengkulu Ilham Patahilah berharap persoalan ini akan selesai di tingkat musyawarah. Namun, jika keputusan Pemkab setempat tetap bersikukuh menganggap surat suara coblos tembus tidak sah, pihaknya kemungkinan besar akan menuntut keputusan tersebut ke meja hukum demi kepastian dan keadilan.

Hal senada juga diungkapkan salah seorang calon Kades Hery Lofti yang kecewa dengan Pemkab Bengkulu Selatan yang tidak mengambil tindakan serius terhadap masalah surat suara coblos tembus yang sudah sempat diadukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu dan Keberatan ke Bupati Bengkulu Selatan.


Editor:DadanHardian

Daerah