TVRINews – Antalya, Turki
Menteri Lingkungan Hidup tegaskan transisi energi hijau harus memperkuat kesejahteraan masyarakat serta ketahanan iklim global di forum COP31 Antalya
Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa agenda pencapaian emisi gas rumah kaca nol bersih (net-zero emission) wajib berjalan secara sinergis dengan penguatan ketahanan iklim serta peningkatan taraf hidup masyarakat luas. Transformasi struktural menuju sistem ekonomi rendah karbon tidak semata-mata berfokus pada reduksi angka emisi, melainkan instrumen strategis pembuka lapangan kerja, pemerataan akses energi, dan jaminan inklusivitas sosial tanpa pengecualian.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, dalam sesi dialog tingkat menteri bertajuk "Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway" yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Senin 9 November 2026.
Menurut pandangan otoritas kementerian, integrasi ketahanan iklim mutlak dimasukkan ke dalam seluruh lini siklus pembangunan nasional mulai dari tahap perencanaan strategis, alokasi fiskal, eksekusi di tingkat daerah, hingga mekanisme monitoring berkala.
Aspek kerentanan ekologis kini menjadi variabel penentu dalam pengambilan kebijakan lintas sektor, mencakup penataan ruang wilayah, pembangunan infrastruktur publik, sektor agraris, manajemen sumber daya air, hingga derajat kesehatan masyarakat.
"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ungkap Menteri Jumhur melalui keterangan resmi yang dirilis di Antalya.
Lebih lanjut, perumusan kebijakan adaptasi dinilai tidak boleh berjalan secara parsial atau terisolasi dari kerangka pembangunan nasional. Implementasi di lapangan diterjemahkan melalui instrumen partisipatif seperti Program Kampung Iklim (ProKlim), yang memberikan ruang otonom bagi warga untuk menginisiasi aksi mitigasi lokal.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Keadilan Sosial
Dalam mempercepat target transisi, Jakarta menggarisbawahi urgensi pendekatan kolaboratif yang merangkul seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparatur birokrasi pusat dan daerah, pelaku industri swasta, kalangan akademisi, hingga elemen masyarakat sipil. Sinergi ini ditopang oleh kejelasan pembagian wewenang, target kuantitatif yang terukur, serta sistem evaluasi kinerja yang terpadu.
Pendekatan keadilan serta kesetaraan gender dan sosial turut menjadi pilar utama dalam transisi hijau ini. Kelompok rentan seperti perempuan, generasi muda, komunitas masyarakat adat, dan masyarakat pesisir dipastikan memperoleh hak partisipasi yang setara dalam menikmati manfaat kebijakan iklim.
"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan," jelas Menteri Jumhur.
Selain itu, optimalisasi solusi berbasis alam (nature-based solutions) meliputi rehabilitasi kawasan hutan, pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, serta praktik tata guna lahan berkelanjutan terus digencarkan guna menekan laju emisi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
Tata Kelola Pasar Karbon dan Pembiayaan Global
Pada sektor finansial dan instrumen pasar, Indonesia memandang pentingnya integritas tinggi dalam perdagangan karbon, transparansi pembiayaan iklim, serta inovasi teknologi hijau.
Berpedoman pada kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, mekanisme perdagangan karbon internasional harus menghasilkan verifikasi penurunan emisi yang kredibel serta bebas dari praktik penghitungan ganda (double counting)
Pemerintah turut mendesak perluasan akses bagi negara-negara berkembang terhadap skema pembiayaan konsesional, pembiayaan campuran (blended finance), serta alih teknologi yang berkeadilan.
Kemitraan global diarahkan untuk memberikan dampak konkret bagi pembangunan infrastruktur tahan iklim dengan tetap menjunjung prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities).
Menutup rangkaian forum tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa target emisi nol bersih dan ketahanan iklim merupakan dua elemen komplementer yang saling menguatkan.
"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," pungkas Menteri Jumhur.
