TVRINews – New York
Dituding Lakukan Pelanggaran Sistemik, Tel Aviv Putuskan Hubungan dengan Sekjen PBB.
Hubungan diplomatik antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di titik terendah baru.
Tel Aviv mengumumkan keputusan untuk memutus segala bentuk komunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyusul langkah badan dunia tersebut yang memasukkan Israel ke dalam daftar hitam terkait kekerasan seksual dalam konflik (conflict-related sexual violence/CRSV).
Keputusan krusial ini tertuang dalam laporan tahunan Sekjen PBB yang akan datang. Sebelumnya, pada Agustus tahun lalu,
PBB telah memberikan peringatan awal bahwa Israel berpotensi dimasukkan ke dalam daftar pihak yang diduga bertanggung jawab atas kekerasan seksual di wilayah konflik bersenjata.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, bereaksi keras terhadap keputusan tersebut dan menuduh organisasi dunia itu menyebarkan kebohongan.
"Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang memuakkan," ujar Danon dalam pernyataan resminya yang dikutoip Al Jazeera.
"Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama adalah hal yang tidak dapat diterima."
Melalui perwakilan misinya di New York, Israel menegaskan tidak akan melakukan kontak lagi dengan kantor Sekjen PBB selama Guterres masih menjabat. Nada serupa juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Israel yang menyebut PBB sebagai organisasi yang korup dan terpolitisasi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyatakan melalui platform X bahwa keputusan tersebut memalukan dan absurd. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa PBB telah mengabaikan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menjadikan Israel sebagai target utama.
Menanggapi boikot diplomatik tersebut, pihak PBB menyatakan tetap membuka ruang komunikasi. Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa mereka mengetahui pernyataan Danon. "Bagi kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," kata Dujarric singkat.
Pola Pelanggaran Seksual yang Sistemik
Di sisi lain, pelapor khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, Reem Alsalem, menilai langkah PBB ini sudah sangat terlambat namun sangat krusial demi menegakkan keadilan.
"Pencantuman ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama," tulis Alsalem di media sosial X. "Saya sebelumnya telah menyatakan kekecewaan mengapa Israel belum terdaftar, mengingat kekerasan seksual yang sistematis, berskala besar, dan mengerikan yang dilakukan oleh Israel terhadap perempuan, pria, dan anak-anak Palestina yang telah didokumentasikan dan diverifikasi secara independen."
PBB sebelumnya mengutip adanya "informasi kredibel" mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara-penjara dan pusat penahanan.
Namun, tim inspektur PBB dilaporkan dilarang mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. Terkait hal ini, Danon mengklaim pihaknya telah mengundang perwakilan PBB untuk memeriksa langsung, namun tim PBB memilih untuk tidak datang.
Sejak pecahnya perang pada tahun 2023, sejumlah warga Palestina yang ditahan di penjara Israel terutama mereka yang ditangkap di Jalur Gaza secara konsisten mengungkap perlakuan tidak manusiawi oleh penjaga dan tentara, termasuk penyiksaan fisik dan pelecehan seksual.
Lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional menilai kesaksian ini membentuk sebuah pola pelanggaran yang luas dan sistematis.
Selain itu, laporan dari West Bank Protection Consortium bulan lalu menemukan indikasi bahwa kekerasan seksual dan pelecehan berbasis gender yang dilakukan oleh pemukim serta tentara Israel menjadi salah satu pemicu utama warga Palestina meninggalkan wilayah pendudukan Tepi Barat.
Bahkan, warga asing yang berada di kapal bantuan menuju Gaza baru-baru ini juga mengaku menghadapi pelecehan, termasuk setidaknya 15 kasus penyerangan seksual atau pemerkosaan yang terpisah saat berada dalam tahanan Israel.
Awal bulan ini, pemerintah Israel juga membantah keras tuduhan pemerkosaan oleh pasukannya yang diulas dalam kolom jurnalis senior The New York Times, Nicholas Kristof.
Tulisan Kristof didasarkan pada pengakuan 14 korban warga Palestina, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai respons, pemerintah Israel menyatakan akan mengambil langkah hukum luar biasa untuk menuntut surat kabar tersebut.
Ketegangan antara Israel dan PBB terus memuncak sejak meluasnya konflik pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan Hamas yang kemudian direspons Israel dengan operasi militer besar-besaran di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina.
Otoritas Israel terus mengkritik tajam Guterres dan pejabat PBB lainnya atas kecaman mereka terhadap operasi militer di Gaza, bahkan sempat menyatakan Sekjen PBB sebagai persona non grata pada tahun 2024 lalu.
