TVRINews – Jakarta
Ekonomi Indonesia Dinilai Stabil dan Resilien pada Dua Tahun Masa Pemerintahan Presiden Prabowo
Pemerintah Indonesia bersama otoritas moneter dan jasa keuangan menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional di tengah gejolak global. Kinerja perekonomian Indonesia dilaporkan berada dalam kondisi stabil dan resilien, menandai capaian positif pada momentum dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Terbatas (Ratas) Bidang Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 19 Oktober 2026 Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta jimpinan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden memanggil tim ekonomi guna mendengarkan pembaruan kondisi perekonomian mendekati penutupan tahun anggaran. Dalam pemaparannya, pemerintah menyampaikan capaian indikator makro utama, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kondisi perbankan, hingga perkembangan realisasi investasi.
"Hari ini Presiden memanggil tim ekonomi untuk pembaruan situasi perekonomian menjelang akhir tahun ini dan sekaligus dalam rangka dua tahun pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Tadi kami sampaikan kondisi ekonomi stabil," kata Airlangga saat memberikan keterangan resmi di Istana Negara.
Sebagai langkah konkret mendorong laju pertumbuhan, pemerintah berfokus memacu ekspor pada seluruh sektor, terutama industri manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian. Airlangga menambahkan, berbagai hambatan ekspor akan ditangani secara intensif oleh Satuan Tugas (Satgas) khusus.
"Ekspor kita pacu dari seluruh sektor termasuk manufaktur sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor pasti kita akan debottlenecking melalui satgas," tegas Airlangga.
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tecermin dari pertumbuhan yang solid, inflasi yang terkendali, serta ruang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terjaga.
Untuk triwulan IV-2026, Kementerian Keuangan menargetkan alokasi belanja negara mencapai sekitar Rp1.300 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya senilai Rp1.200 triliun.
"Kami melaporkan ke Bapak Presiden, kondisi ekonomi makro masih resilien, kondisi transaksi masih sangat resilien, jadi kita akan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan," ujar Suahasil.
Ia menepis anggapan bahwa langkah efisiensi akan menghentikan alokasi program prioritas. Penyerapan belanja pada akhir tahun difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan, serta peningkatan belanja pemerintah.
"Di dalam sisa tahun 2026 ini Kemenkeu akan terus melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran. Belanja APBN akan terus lebih tinggi dari triwulan IV tahun lalu untuk mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat," tambah Suahasil.
Sementara itu, kolaborasi erat bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, ketersediaan likuiditas perbankan, serta kepastian iklim investasi. Langkah terpadu antara kebijakan fiskal dan moneter ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menghadapi volatilitas perekonomian internasional.
