Trending

  • Kamis, 26 Mei 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Perangi Korupsi, Berikut Langkah Risma Berantas Rasuah di Kemensos

Perangi Korupsi, Berikut Langkah Risma Berantas Rasuah di Kemensos
Mensos juga memberikan perhatian serius pada penegakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial.

Penulis: Nur Khabibi

TVRINews, Jakarta

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyebutkan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memerangi korupsi di kementerian yang ia pimpin.

"Kami sudah menyusun strategi pencegahan korupsi meskipun memang belum sempurna. Ke depan kami akan terus berkomitmen melakukan berbagai langkah perbaikan,” kata Risma, Selasa (16/11) saat menghadiri acara Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK, Jakarta.

Risma menyebutkan, salah satu dari upaya yang dimaksud adalah penerbitan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial. Permensos tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN untuk memahami, mencegah, dan menangani gratifikasi di lingkungan Kementerian Sosial. 

Selain itu, peraturan yang terbit  22 April 2020 itu juga dimaksudkan untuk  memberikan arah dan acuan bagi Pegawai ASN mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya maupun keluarganya dari ancaman dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait gratifikasi. 

Mensos juga memberikan perhatian serius pada penegakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial. Yang pertama, melakukan perbaikan sistem dengan penataan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meng cleansing data ganda, dan memadankan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Administrasi dan Kependudukan (Aminduk) Kemendagri.

“Perbaikan kualitas DTKS memerlukan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda). Sesuai amanat UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data dilakukan oleh pemda,” tutur Mensos.

Terkait pengawasan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, Kemensos bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos.

Kedua, Mensos berkoordinasi dengan pemda agar di setiap desa/kelurahan dipampang data penerima bantuan, misalnya BPNT dan PKH kendati ada item-item komponen yang berbeda untuk anak SD, SMP dan SLTA. 

“Hal ini untuk memastikan transparansi di lingkungan setempat. Masyarakat setempat bisa memonitor secara langsung proses salur bansos,” tutupnya.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.