Trending

  • Kamis, 30 Juni 2022

Hukum

  • 0 Komentar

DPR Dorong Kejaksaan Agung Kenakan Pidana Korupsi untuk Para Mafia Minyak Goreng

Penulis: Ahmad Richad

TVRINews, Jakarta


Anggota Komisi III DPR RI, Wayan Sudirta mendorong Kejaksaan Agung menggunakan ketentuan pidana korupsi kepada para pelaku mafia minyak goreng. 

Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan perbuatan para  mafia minyak goreng ini sudah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, merugikan keuangan negara, juga merugikan perekonomian nasional. 

“Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi,” kata Wayan Sudirta kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Baca Juga : Iriana Jokowi Maknai Peringatan Hari Kartini Sebagai Era Kebangkitan Perempuan Indonesia

Wayan menjelaskan meskipun Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa tersangka mafia minyak goreng, namun melihat besarnya kebutuhan pasar dalam negeri, maka sangat berpotensi ada mafia minyak goreng lainnya yang harus diusut.

“Saya percaya Kejaksaan Agung tidak akan berhenti sampai di titik ini. Dengan kehebatan sumber daya manusia ditambah dengan modal kewenangan baru dalam UU Kejaksaan yang telah diubah belum lama ini, saya mendorong dan menaruh harapan besar Kejaksaan Agung dapat menyasar pihak-pihak lain yang turut bermain sebagai mafia minyak goreng ini,” ujar Wayan yang juga mantan pengacara Presiden Jokowi di Mahkamah Konstitusi ini.

Sebelumnya, dalam keterangan pers Kejaksaan Agung mengungkapkan nama-nama tersangka kasus mafia minyak goreng yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW).

Kejagung juga menetapkan tersangka bersama Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan Picare Togare Sitanggang (PT) selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Jaksa Agung, Burhanuddin menyebut perkara ini berawal dari adanya kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada akhir 2021 hingga menyebabkan naiknya harga minyak goreng.

Kemudian, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO atau domestic market obligation dan DPO atau domestic price obligation bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Selain itu, Kemendag menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

"Dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah," ucap Burhanuddin. 

Para tersangka itu diduga melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Baca Juga : Puan, Sarinah dan Perjuangan Kartini Masa Kini


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.