Trending

  • Kamis, 6 Oktober 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Kapal Perang dan Coast Guard China di ZEE, Hikmahanto: Indonesia Sepatutnya Banjiri Nelayan 

Kapal Perang dan Coast Guard China di ZEE, Hikmahanto: Indonesia Sepatutnya Banjiri Nelayan 
Kapal Perang dan Coast Guard China di ZEE, Hikmahanto: Indonesia Sepatutnya Banjiri Nelayan 

Penulis: Rahmat Fatahillah Ilham


TVRINews, Jakarta 

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana menyarankan Pemerintah Indonesia agar mengerahkan kapal-kapal Bakamla guna memunculkan rasa aman dan ketenangan bagi para nelayan Indonesia dalam menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pemerintah juga perlu mendorong nelayan untuk membanjiri dan mengeksploitasi ZEE di Natuna Utara dengan memberi subsidi dan insentif.

Saran ini disampaikan Hikmahanto menindaklanjuti ketakutan nelayan Indonesia atas keberadaan kapal perang China yang saat ini di wilayah ZEE, Natuna Utara mengintimidasi mereka saat menangkap ikan.  

Menurut Hikmahanto, tindakan kapal perang China secara hukum internasional tidak melanggar hukum mengingat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)Indonesia berada di laut lepas, dimana wilayah ini tidak tunduk pada kedaulatan Indonesia. 

Hanya saja tidak seharusnya kapal milter China berada di laut lepas kecuali sedang melakukan pelayaran untuk melakukan perlintasan. Ini mengingat kapal militer ditujukan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Negara. 

"Keberadaan kapal militer China kemungkinan untuk menandingi kapal-kapal perang Indonesia yang berada di laut lepas dalam rangka penegakan hukum di ZEE dan melakukan penangkapan atas nelayan-nelayan China," kata Prof. Hikmahanto Juwana saat dihubungi TVRINews.com, Sabtu (18/9/2021). 

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) menyebu bagi Indonesia menghadapi intimidasi kapal perang dan Coast Guard China terhadap para nelayan tidak mungkin mengerahkan kekuatan Angkatan Laut ataupun melakukan pengusiran karena keberadaan kapal perang tersebut berada di laut lepas. 

Yang perlu dipahami para nelayan China dalam perspektif pemerintah China tentu tidak melakukan illegal fishing mengingat mereka melakukan penangkapan ikan di traditional fishing ground berdasarkan klaim sembilan garis putus. 

"Dapat dipastikan kapal perang dan Coast Guard China akan terus berlalu lalang hingga akhir zaman. Ini mengingat China tidak mau melepas klaim Sembilan Garis Putus yang sejak 2016 dinyatakan oleh Permanent Court of Arbitration sebagai tidak memiliki dasar berdasarkan UNCLOS," ujar Guru Besar UI tersebut.

Namun, pemerintah bisa melakukan berbagai upaya untuk menenangkan nelayan Indonesia, salah satunya mengerahkan kapal-kapal Bakamla.

 

Editor:DadanHardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.