Trending

  • Sabtu, 13 Agustus 2022

Hukum

  • 0 Komentar

KPK Periksa Empat Saksi Pegawai Dinas PUPR Muara Enim

KPK Periksa Empat Saksi Pegawai Dinas PUPR Muara Enim
KPK Periksa Empat Saksi Pegawai Dinas PUPR Muara Enim

Penulis: Irwan Sulistiyo

TVRINews, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan  empat saksi yang merupakan pegawai Dinas PUPR Muara Enim terkait Tindak Pidana Korupsi (TPK) berupa penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 untuk terasangka Ahmad Reo Kusuma (ARK).

“Hari ini pemeriksaan saksi TPK pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 untuk tersangka ARK dkk", kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (8/10/2021).

Empat Pegawai Dinas PUPR antara lain:

1. Ediansyah, Staf Dinas PUPR Muara Enim

2. Andri Ramdhan, Honorer Dinas PUPR Muara Enim

3. Mira Febrianty Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Muara Enim

4. Agus Rahman Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Teknis Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim (Kasubag Perencanaan)

“Pemeriksaan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumsel, Jl. Gub H. Bastari, 8 Ulu, Sebrang Ulu I, Palembang', tutup Ali Fikri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sepuluh anggota DPRD sebagai tersangka terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji  pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim (30/9/2021).

Para tersangka diduga menerima hadiah atau fee sebesar 10 persen dari nilai proyek di Dinas PUPR lewat pengesahan APBD 2019. Dari total proyek senilai Rp129 miliar. Para tersangka menerima hadiah dengan jumlah total mencapai Rp5,6 miliar.

Uang yang diterima para tersangka jumlah bervariasi dan diberikan secara bertahap. Pemberian uang diantaranya dilakukan di satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian masing-masing mulai dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta.

Pemberiam uang kepafa para tersangka selaku anggota DPRD diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

 

Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.