Trending

  • Selasa, 29 November 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Pimpinan DPR RI Setuju Tunda Pemekaran Papua, Sampai Ada Putusan MK

Pimpinan DPR RI Setuju Tunda Pemekaran Papua, Sampai Ada Putusan MK
Foto: dari kiri ke kanan: Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait, Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Panitia Musyawarah MRP Benny Sweny, dan Direktur Eksekutif Amnest

Penulis: Ahmad Richad

TVRINews, Jakarta

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad, menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa, (26/4).

Dalam pertemuan itu Dasco menyatakan bakal menindaklanjuti usulan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menunda pembahasan pemekaran Provinsi Papua.

“Saya sudah mendengarkan, ada dua poin yang saya catat. Pertama, tentang evaluasi UU Otsus Papua yang diminta oleh MRP supaya transparan dan terbuka bagi MRP untuk melaksanakan tugas sesuai UU. Kedua, terkait dengan aspirasi menunda DOB,“ kata Dasco usai menemui MRP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2022).

Dasco menyebut, usulan penundaan pembahasan pemekaran Provinsi Papua oleh MRP sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal judicial review terhadap Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Nomor 2 Tahun 2021 ini akan disampaikan ke Komisi II DPR.

“Memang pada 12 April lalu, rapat paripurna DPR RI sudah mengesahkan tiga RUU DOB sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Tapi dengan masukan MRP, saya akan sampaikan pada pimpinan DPR lainnya, termasuk rekan-rekan di Komisi II, agar mempertimbangkan penundaan RUU DOB sampai ada putusan MK,“ ujar Dasco.

Aspirasi yang disampaikan tersebut, menurut Dasco, sangat masuk akal. Mengingat MRP ini merupakan penduduk asli yang bakal merasakan dampak dan manfaat UU Otsus itu.

“Tentu, apabila mereka diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, tentu sangat wajar. Apalagi MRP telah meminta masukan dari penduduk di 28 kabupaten,“ ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Saat ini, Badan Legislasi DPR sudah pada tahap menyetujui pemekaran Provinsi Papua. Selanjutnya, masih menunggu keputusan pemerintah melalui Surat Presiden untuk kemudian diundangkan oleh DPR RI.

Sementara itu Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan alasan MRP meminta DPR RI menangguhkan rencana pembentukan DOB.

Pertama, pemerintah sedang memberlakukan moratorium kebijakan pemekaran wilayah dan pembentukan DOB. 

Kedua, karena rencana kebijakan DOB tidak didukung oleh kajian ilmiah. Ketiga, pengalaman dalam pembentukan DOB selama ini tidak memiliki PAD yang tinggi, bahkan rendah sehingga membebani APBN. Keempat, DOB tidak dilakukan dengan aspirasi dari bawah.

“Perubahan UU yang menambahkan ayat 1 dan ayat 2 membuat otonomi khusus tidak lagi menjadi pendekatan dari bawah ke atas, melainkan pendekatan dari atas ke bawah yang sentralistik,“ tutup Timotius.

Sebagai informasi, Indonesia akan memiliki tiga provinsi baru yang berada di ujung timur. Oleh karena itu, nantinya akan ada 37 provinsi di tanah air.

Regulasi rencana penambahan provinsi telah dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

RUU ini sudah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada rapat pleno yang dilaksanakan Rabu (6/4). Seluruh fraksi dalam rapat pleno itu sepakat dengan RUU tentang tiga provinsi tersebut.

Sementara, MRP tengah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke MK dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021.

MRP menilai norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus Papua melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua (OAP).


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.