Trending

  • Rabu, 29 Juni 2022

Metro

  • 0 Komentar

Gubernur NTT Ancam "Pukul" Kepala Daerah yang Gagal Atasi Stunting

Gubernur NTT Ancam "Pukul" Kepala Daerah yang Gagal Atasi Stunting
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B. Laiskodat mengancam akan "memukul" kepala daerah yang gagal mengatasi masalah stunting di daerahnya. 

Penulis : Nyongky Malelak 

TVRINews, Kupang 

 

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B. Laiskodat mengancam akan "memukul" kepala daerah yang gagal mengatasi masalah stunting di daerahnya. 

Gubernur Laiskodat bahkan mengaku sudah meminta izin dari Presiden Joko Widodo untuk "memukul" kepala daerah yang angka stuntingnya mengalami peningkatan. 

"Saya minta izin begini, boleh nggak saya pukul Bupati jika angka stuntingnya tidak turun? Presiden Joko Widodo waktu itu menjawab, perlu itu," ungkapnya. 

Gubernur Laiskodat mengaku,  sangat malu karena nama NTT hanya dikenal masyarakat luar sebagai daerah yang angka kemikiskinan dan stuntingnya tertingginya. 

"Jadi para Bupati mohon maaf, bukan saya mau pukul kamu. Tapi kalau tidak turun-turun saya pukul karena saya sudah minta izin di Presiden. Ini saya omong terang-terangan ini," katanya.

Dengan tegas, Gubernur memerintahkan semua kepala daerah untuk mendata dan memetakan secara akurat, per-nama, per-alamat, keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting

"Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," tegasnya.

"Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya dibawah 90," imbuhnya. 

Gubernur Laiskodat berpesan agar dalam kunjungannya di daerah (Kabupaten/Kota), Kepala Daerah wajib menyampaikan data jumlah ibu hamil dan data penderita stunting. 

"Data-data di luar stunting seperti luas wilayah, potensi wilayah dan lainnya bisa saya cari sendiri dari internet," tandas Gubernur.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan, persoalan stunting di NTT akan diurus bersama antara pusat dengan daerah. 

Dia menyebutkan dukungan dan komitmen tegas dari Gubernur NTT,  menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting di NTT diharapkan akan maksimal.  

"BKKBN memiliki 4.298 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di NTT yang jika disetarakan berjumlah 12.894 orang," jelas Hasto. 

Dia berharap TPK ini dikolaborasikan dengan 75 perguruan tinggi yang ada di NTT dengan Program Kampus Merdeka, maka akan menghasilkan pola kerjasama yang dahsyat untuk percepatan penurunan stunting di NTT.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.