Trending

  • Kamis, 6 Oktober 2022

Metro

  • 0 Komentar

DPRD Jabar dan Karawang Datangi Kantor Pengembang Apartemen Pollux, Ada Apa?

DPRD Jabar dan Karawang Datangi Kantor Pengembang Apartemen Pollux, Ada Apa?
DPRD Jabar dan Karawang Datangi Kantor Pengembang Apartemen Pollux, Ada Apa?

Penulis : Toni Triyadi

TVRINews, Karawang

 

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, bersama  DPRD Karawang dan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang mendadak datang ke Kantor Pengembang Pollux Apartemen di Komplek Ruko Grand Taruma, Karawang, Jawa Barat. 

Sidak dilakukan atas adanya informasi terkait pembangunan apartemen yang tak kunjung jadi. Sementara konsumen, sampai saat ini dituntut untuk taat membayar cicilan. 

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat,  Rahmat Hidayat Djati memimpin langsung sidak tersebut. 

Lewat rilis yang diterima TVRINews.com, Kamis (20/01/2022) malam, Rahmat kecewa dengan pihak manajemen Pollux Apartemen. 

Kedatangannya yang berniat dapat bertemu langsung dengan manajer Pollux hanya ditemui oleh staf dan humas.

"Pollux ini sebenarnya, mulai menjual apartemen dengan 8 Tower kira-kira 8000 unit pada tahun 2017 lalu. Tapi sampai saat ini pembangunannya justru tidak jelas. Dan ini yang sebenarnya kita ingin pertanyakan," kata Rahmat. 

Rahmat menuturkan, dari pengaduan yang diterima, rata- rata konsumen telah mengangsur cicilan selama 20 kali. Ironisnya, sampai saat ini pembangunan apartemen tak kunjung terealisasi. 

"Jangankan bangunan apartemen, hasil sidak kami, pondasi bangunan belum ada. Sementara, konsumen diminta untuk taat membayar cicilan," tuturnya. 

Berdasarkan data yang diterima BPSK Kabupaten Karawang, ada 150 konsumen telah membuat laporan pengaduan. 

Ketua BPSK Puryanto, menegaskan bahwa Pollux Apartemem terindikasi sebagai perusahaan bermasalah. Sebab, pembangunan apartemen tersebut seharusnya sudah rampung tahun 2019 lalu. 

"Yang lebih ironis, pembangunan apartemen belum jadi. Bahkan sampai saat ini pun belum ada apa-apa," kata Puryanto. 

Dalam sidak tersebut, rombongan yang dipimpin ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat itu, sempat mempertanyakan  struktur organisasi perusahaan serta dokumen perizinan apartemen.  Namun sayangnya pihak Pollux tidak dapat menunjukkan dokumen - dokumen tersebut. Manajemen Pollux bahkan mengaku tidak memegang data tersebut. 

"Maka kita tunggu dua hari agar mereka menunjukan berkas- berkas tersebut dan pihak manajemen untuk dihadirkan," tandas Rahmat.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.