Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada anggaran 2023.
"Untuk pekerjaan 2022 dan 2023 TKDN harus jadi pegangan kami. Kalau produknya tidak ada buatan dalam negeri atau pabriknya ada di sini tidak masalah untuk impor, tetapi harus izin secara tertulis supaya semua terdokumentasi,” kata Basuki kepada jajarannya di Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Pada anggaran 2022-2023 pagu Indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp98,2 triliun yang terbagi atas dukungan manajemen Rp7,9 triliun, committed non dukungan manajemen Rp82,7 triliun, dan pagu bebas Rp7,5 triliun.
Basuki menyebutkan dengan anggaran Rp98,2 triliun pihaknya akan menyelesaikan semua proyek pada 2023.
“Hingga Mei 2022 ini, semua progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR sudah mencapai 21,88 persen,” ujar Basuki
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan untuk lebih mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022 ia memberi tiga arahan kepada jajarannya.
“Pertama guna mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang. Kedua, memanfaatkan semua dana blokir. Ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang,” tutur Basuki.
