Trending

  • Minggu, 2 Oktober 2022

Metro

  • 0 Komentar

Polda Metro Jaya: Satpol PP Hanya Penyidik Pelanggaran Perda

Polda Metro Jaya: Satpol PP Hanya Penyidik Pelanggaran Perda
Polda Metro Jaya: Satpol PP Hanya Penyidik Pelanggaran Perda

Penulis: Riana Rizkia

TVRINews, Jakarta

Dalam menangani berbagai pelanggaran aturan di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pemberian kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penyidik. Hal tersebut tertuang dalam draf revisi Perda No 2 Tahun 2020. 

Namun Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penyidik yang dimaksud dalam draft tersebut, bukan penyidik seperti polisi. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan Satpol PP hanya dapat melakukan penyidikan dalam ranah pelanggaran dalam peraturan daerah (Perda), dan tidak dapat melakukan penyidikan berkaitan dengan pidana umum. 

"Penyidik di dalam internalnya, penegak aturan. Apa aturannya, aturannya ya Perda itu menyangkut peraturan daerahnya," kataYusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (24/7/2021). 

Yusri menyebut bahwa pihaknya hanya bertugas mendampingi Satpol PP terkait pelanggaran perda. Namun, bukan berarti Satpol PP dapat menjadi penyidik seperti polisi. 

"Bukan penyidik seperti polisi yang semua bisa. Dia penegak aturan di dalam perda di daerah masing-masing. Kemarin Perda tentang PPKM tentang penanganan operasi yustisi udah keluar," katanya.

Pada pelaksanaannya, penyidikan Satpol PP dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PPNS), dan harus memiliki sertifikasi dari pihak kepolisian. 

"Menyangkut bahwa apakah Satpol PP itu sebagai penyidik, ya, dia adalah PPNS, tapi harus memiliki sertifikasi Sket dari kepolisian dan harus semuanya, mekanismenya sudah jelas," ucapnya. 

Tidak hanya itu, draft Pemrov DKI Jakarta kini tengah dikaji untuk disempurnakan. Yusri menyebut dalam Perda No 02 DKI Jakarta berisi peraturan sanksi-sanksi, mulai dari teguran tertulis, sanksi sosial, denda, kemudian administrasi pencabutan izin. 

"Yang perlu diketahui kenapa harus disempurnakan? Hukum di Indonesia tidak kenal yang namanya sanksi sosial. Dalam peraturan pidana harus punya peraturan yang formal, gimana jalanin aturan hukum itu dan siapa penyidik sementara kedua, materialnya, perbuatan apa yang dilanggar, sanksi pidana seperti apa, makanya perda disempurnakan," katanya.

Penyempurnaan peraturan tersebut, kata Yusri, akan menghilangkan sanksi sosial. Karena dalam pelanggaran peraturan diperlukan adanya denda dan hukuman kurungan penjara. 

"Beberapa daerah lain termasuk Jawa Timur, Jawa Barat harus ada sanksi pidananya. Dalam bentuk kita laksanakan peradilan cepat, sama seperti tipiring menghadirkan 3 bukti, ada jaksa, hakim, kita lakukan peradilan cepat. Ini disempurnakan perda ini sehingga sanksi sosial tidak ada, denda ada, dan kurungan ada," katanya.

 

Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.