Trending

  • Rabu, 29 Juni 2022

Metro

  • 0 Komentar

Buruh Tolak Pemerintah Cabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tentang Pembinaan Koperasi Pelabuhan

Penulis: Edwin Febriansyah
TVRINews, Lampung

Seribuan buruh yang tergabung dalam koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Panjang di Bandarlampung menolak rencana pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen dan 1 Deputi terkait penataan dan pembinaan koperasi pelabuhan. 

Ketua Koperasi TKBM Panjang, Agus Sujatma Surnada mengatakan sebagai bentuk protes pihaknya bersama sejumlah perwakilan buruh mengeluarkan pernyataan sikap. 

"Salah satu sikap kami adalah menolak pengalihan kelola TKBM ke Badan Usaha Pelabuhan Perusahaan Bongkar Muat BUP PBM," kata Agus di depan kantor koperasi TKBM, Senin (31/1/2022).

Selanjutnya kata Agus, pihaknya menolak tuduhan koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi di pelabuhan dan akan mempertahankan koperasi sebagai wadah pengelola TKBM di pelabuhan. 

Menurut Agus Sujatma pernyataan sikap menolak pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi dilakukan semua TKBM pelabuhan se-Indonesia. 

Mumuh salah seorang buruh mengatakan pihaknya khawatir jika surat keputusan itu dicabut kesejahteraan mereka sulit untuk diperjuangkan.

Sementara Ketua Badan Kehormatan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Eriza menjelaskan jika aturan tersebut dicabut maka buruh akan kehilangan induknya yang selama ini menjadi wadah dan telah banyak membantu melindungi hak para buruh pelabuhan.
 
Sebelumnya, pemerintah berencana mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan koperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan dan menggantinya dengan Perpres tentang pengelolaan TKBM di pelabuhan. 

Rencana penghapusan tersebut ditolak keras induk koperasi TKBM pelabuhan serta 110 primer koperasi TKBM pelabuhan di seluruh Indonesia.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.