Trending

  • Sabtu, 13 Agustus 2022

Hukum

  • 0 Komentar

KPK Dorong Penyelamatan Rp10 Triliun Uang Bantuan Kementerian Sosial

KPK Dorong Penyelamatan Rp10 Triliun Uang Bantuan Kementerian Sosial
KPK Dorong Penyelamatan Rp10 Triliun Uang Bantuan Kementerian Sosial

Penulis:Nur Khabibi

TVRINews, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dorong upaya penyelamatan uang Negara sebanyak Rp10 triliun yang ditujukan untuk program bantuan Kementerian Sosial. 

Hal itu dicapai setelah bersurat kepada Menteri Sosial, Tri Risma Harini untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial dengan data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen PFM Kemensos, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas Kemensos, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin Sekjen Kemensos.

"Bu Menteri (sosial) kemarin datang memaparkan integrasi data atas rekomendasi KPK, beliau menyebutkan bahwa dari DTKS, BPNT, dan PKH aslinya itu Rp193 juta orang penerima , lalu setelah digabung hilang sekitar Rp47 juta, jadi ada sisa Rp155 juta, ini (data) yang kita bilang ganda," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat konferensi pers Capai Kinerja Bidang Pencegahan dan Stranas PK Semester I Tahun 2021, Rabu (18/8/2021).

Tak cukup dengan integritas data, KPK meminta Kementerian Sosial untuk mengecek validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan begitu, akan diketahui apakah NIK tersebut palsu atau tidak.

"Ada lagi nama yang samar segala macam dikasih ke Pemerintah Daerah, totalnya sekarang dari Rp193 juta penerima sekarang tinggal Rp139 juta," ujar Pahala.

Dengan penemuan tersebut, kemudian Kemensos menonaktifkan bantuan kepada data yang tak mempunyai kejelasan tersebut.

"Kalau satu data itu diberikan Rp200 ribu, kita estimasi sekitar Rp10,5 triliun itu uang Negara selamat," ucap Pahala.

 

Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.