Trending

  • Sabtu, 13 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

KPK Serahkan Kasus Bantuan Sosial Mantan Menteri Sosial ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi

KPK Serahkan Kasus Bantuan Sosial Mantan Menteri Sosial ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi
KPK Serahkan Kasus Bantuan Sosial Mantan Menteri Sosial ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi

Reporter : Nur Khabibi

TVRINews, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara korupsi bantuan sosial Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. 

Dua nama tersangka lain juga dilakukan tindakan yang sama oleh lembaga antirasuah.

"Jaksa KPK Ikhsan Fernandi Z melimpahkan berkas perkara para terdakwa, yaitu Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, dan Adi Wahyono ke PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ali kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Dengan melimpahkan berkas ke Pengadilan, Ali menyebutkan pihaknya sudah tak bertanggungjawab lagi atas proses penahan para terdakwa dalam perkara ini.

"Penahanan para terdakwa tersebut sepenuhnya telah beralih dan menjadi kewenangan PN Tipikor," ungkap Ali.

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU," sambungnya.

Dalam persidangan nanti, Ali menjelaskan tidak semua terdakwa didakwa dengan pasal yang sama. Dimana Matheus Joko berbeda dengan dua terdakwa lain.

"Juliari P Batubara dan Adi Wahyono disangkakan dengan pasal, Kesatu: Pasal 12 huruf (b) Juncto Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Kedua: Pasal 11 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," papar Ali.

Sedangkan untuk Matheus Joko Santoso disangkakan dengan, Pertama: Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Kesatu: Pasal 11 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junco Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Kedua: Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Editor : Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.