Trending

  • Kamis, 6 Oktober 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Pemerintah Tidak Temukan Pelanggaran Hukum di Desa Wadas, Mahfud MD : Gubernur Jateng akan Dialog dengan Warga

Pemerintah Tidak Temukan Pelanggaran Hukum di Desa Wadas, Mahfud MD :  Gubernur Jateng akan Dialog dengan Warga
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD

Penulis: Christhoper Natanael Raja

TVRINews, Jakarta

 

Gesekan mencekam yang diduga terjadi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah akibat warga menolak adanya penambangan batu andesit untuk membangun bendungan, Selasa (8/2/2022) kemarin.

Pada prosesnya, sebagian warga Desa Wadas sudah setuju dilakukan penambangan batu andesit, tapi sebagian lain masih menolak.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi oleh Komnas HAM.

Hal itu dilakukan agar penambangan dan pembangunan waduk ini lancar dan didukung masyarakat. Padahal rencana pembangunan Bendungan atau Waduk Bener ini adalah program pemerintah pusat yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang berlokasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa tengah. 

"Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15 ribu hektar pengadaan sumber air baku sumber listrik dan untuk mengatasi banjir. Jadi bendungan ini pada dasarnya untuk kepentingan rakyat khususnya masyarakat Jawa tengah dan sekitarnya dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (9/2/2022).

Dengan ini, pemerintah tidak menemukan adanya pelanggaran hukum pada rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, karena sebagian warga yang menolak sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga ke tingkat Mahkamah Agung yang semuanya ditolak.

"Jadi kasusnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap demikian pula instrumen yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal yang sudah terpenuhi," ujar Mahfud.

Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada pihak berweanang. Mahfud kembali menegaskan bahwa warga tetap tenang.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.