Trending

  • Minggu, 2 Oktober 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Jokowi: Metode Pemberantasan Korupsi Harus Disempurnakan

Jokowi: Metode Pemberantasan Korupsi Harus Disempurnakan
Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemberatansan korupsi di tanah air, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang juga mempunyai dampak lu

Penulis: Irwan Sulistiyo

TVRINews, Jakarta

Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemberatansan korupsi di tanah air, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang juga mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu, kejahatan ini harus ditangani dengan cara luar biasa pula.

“Diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan,” kata Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (09/12).

Lebih lanjut Jokowi mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

“Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan,” ucap Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa jumlah kasus korupsi yang berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum termasuk luar biasa. 

Beberapa kasus korupsi besar berhasil ditangani secara serius, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius. Dalam kasus Jiwasraya misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup, dan aset sitaan mencapai Rp18 triliun dirampas untuk negara,” ujar Jokowi.

Sementara dalam kasus Asabri, ada tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati dan uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.

“Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp110 triliun dan mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitur yang luput dari pengembalian dana BLBI,” tutur Jokowi.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.