Trending

  • Jumat, 2 Desember 2022
  • Bahasa

Metro

  • 0 Komentar

Tata Kelola Dana Bantuan Pendidikan Dinilai Buruk, Ombusman NTB Temukan Mal Administrasi Rp10 Miliar

Tata Kelola Dana Bantuan Pendidikan Dinilai Buruk, Ombusman NTB Temukan Mal Administrasi Rp10 Miliar
Kepala Ombudsman perwakilan NTB, Adhar Hakim

Penulis: Ambi

TVRINews, Mataram

 

Sektor pendidikan pemerintah dan swasta di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan catatan buruk dari Ombudsman dalam tata kelola dana bantuan pendidikan selama tahun 2021. Bahkan Ombudsman menemukan Rp10 Miliar dari praktik mal administrasi dalam pengelolaan dana bantuan bagi mahasiswa dan siswa miskin.

Kepala Ombudsman perwakilan NTB, Adhar Hakim mengatakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2021 khusus penyelesaian laporan pihaknya menyoroti tata kelola pemerintahan kabupaten/kota di sektor pendidikan masih sangat buruk. Hal ini ditandai dengan terjadinya beberapa kasus pengelolaan anggaran bidik misi.

"Banyak laporan yang diterima Ombudsman terkait kasus pengelolaan dana bantuan dari hasil observasi dan investigasi. Ombudsman menemukan angka 10 miliar rupiah yang semestinya menjadi hak siswa miskin dan mahasiswa yang dikelola dengan buruk sehingga terjadi praktik mal administrasi", ungkap Adhar Hakim, Kamis (06/01/2022).

Selain itu untuk pelayanan publik  tahun 2021 juga dinilai lamban. Dari hasil observasi lapangan, tata kelola pelayanan publik berbasis IT di Nusa Tenggara Barat masih sangat minim karena pelayanan publik masih didominasi dilakukan manual.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.