Trending

  • Sabtu, 13 Agustus 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Protes Perubahan UU Otsus, Majelis Rakyat Papua Datangi Komnas HAM

Penulis: Ahmad Richad

 

TVRINews, Jakarta 

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membahas kebijakan pemerintah pusat yang dianggap kurang melibatkan partisipasi Orang Asli Papua. 

 

Wakil Ketua I MRP, Yoel Luis Mulait menyebutkan salah satu contoh pemerintah mengambil keputusan tidak melibatkan Orang Asli Papua yakni pemekaran Provinsi Papua yang saat ini mendapat protes penolakan yang meluas di Papua.

 

“Saat ini kami mengajukan uji materi terhadap UU No. 2/2021 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pengesahan UU ini dilakukan tanpa pertimbangan MRP, tanpa konsultasi dan partisipasi dari Orang Asli Papua," kata Yoel Luis di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

 

"Bahkan materi UU ini sangat melemahkan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua. Kami meminta Komnas HAM mendukung permohonan kami di MK," sambungnya.

 

Menanggapi permintaan itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya berencana memberikan pendapat hukum kepada Mahkamah Konstitusi perihal hak-hak Orang Asli Papua yang terlanggar oleh proses pengesahan UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

 

“Senin, 15 Maret, kami akan bahas dengan tim khusus perihal revisi kedua UU Otsus tersebut dalam rangka menimbang perlunya surat keterangan dari Komnas HAM selaku lembaga negara yang independen," kata Ahmad Taufan.

 

"Nanti kami juga akan memberikan pendapat ahli kepada MK, terkait dengan tidak adanya partisipasi Orang Asli Papua dalam pembuatan UU tersebut, dan materi yang diduga melanggar hak-hak Orang Asli Papua dalam kerangka Otonomi Khusus,” tambahnya.

 

Di tempat yang sama, perwakilan dari Amnesty International Indonesia yang diwakili oleh Usman Hamid mengatakan pihaknya mendukung kunjungan MRP ke Komnas HAM untuk memperoleh hak yang seharusnya mereka miliki.

 

"Selain kami mendampingi MRP, kami juga meminta Komnas HAM agar ikut mengkaji kebijakan pemerintah pusat yang menjadi akar penyebab terlanggarnya hak Orang Asli Papua, termasuk melalui perubahan kedua UU Otsus yang menegaskan peran MRP," kata Usman Hamid.

 

"Menghapuskan hak partisipasi politik melalui partai lokal seperti MRP, dan masih mementingkan kepastian hukum bagi pengusaha daripada Orang Asli Papua. Itu diskriminatif, inkonstitusional, dan melanggar kesepakatan politik yang tertuang di Mukadimah UU Otsus,” sambungnya.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.