Trending

  • Minggu, 25 September 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Breaking News! Bareskrim Polri Tahan Empat Petinggi ACT

Breaking News! Bareskrim Polri Tahan Empat Petinggi ACT
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan

Penulis: Nirmala Hanifah

TVRINews, Jakarta
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri resmi menahan keempat tersangka kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

"Malam ini pukul 08.00 WIB, kami telah selesai melaksanakan gelar perkara terkait dengan para tersangka yang hari ini diperiksa sebagai tersangka. Penyidik memutuskan, untuk melakukan proses penahanan terhadap empat tersangka tersebut," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Jumat (29/7/2022). 

Whisnu menjelaskan alasan dilakukan penahanan karena penyidik mengkhawatirkan keempat tersangka menghilangkan barang bukti. 

"Penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan," ucap Whisnu. 

Lanjut Whisnu menyebut, saat pihaknya melakukan penggeledahan di kantor ACT. Ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dari kantor tersebut.

"Perpindahan dokumen tersebut, membuat kekhawatiran penyidik kepada empat tersangka tersebut akan menghilangkan barang bukti,"  ujar Whisnu. 

“Keempat tersangka tersebut, ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari kedepan,” sambung Whisnu.

Diketahui, keempat tersangka tersebut yakni, Ahyudin (A) selaku pendiri dan mantan Ketua Yayasan ACT, Ibnu Khajar (IK) selaku Ketua Yayasan ACT. Kemudian HH (Heryana Haryani) sebagai Dewan Pengawas ACT, dan Novariadi Imam Akbari (NIA)  yang merupakan anggota pembina periode kepemimpinan A. 

ACT diduga menyelewengkan dana dari Boeing hingga Rp 34 miliar dari dana Rp 138 miliar yang masuk badan sosial itu. Dana tersebut, digunakan tidak sesuai aturan, salah satunya dana masuk ke koperasi 212.

Akibat perbuatannya, keempat tersangka itu dijerat Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Kemudian, Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 Undang-Undang 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.