Trending

  • Jumat, 1 Juli 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Wacana Penundaan Pemilu, Guru Besar Unpad : Tidak Ada Alasan Kita Butuh Itu!

Penulis: Ahmad Richad

TVRINews, Jakarta
Wacana penundaan Pemilu 2024 membuat isu masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang, kembali mengemuka di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Susi Dwi Harijanti menyatakan sikap tegasnya menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan menolak presiden tiga periode. 

"Saya katakan tadi harus kita tolak kedua isu itu, karena isu tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi kita," kata Prof Susi dalam diskusi secara daring bertemakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Pintu Menuju Otoritarianisme, Selasa (8/3/2022).

Lebih lanjut Prof Susi menjelaskan bahwa dalam kedua isu tersebut tidak ada alasan yang cukup kuat bahwa saat ini masyarakat menginginkan hal tersebut.

"Tidak ada alasan yang dapat justifikasi secara hukum bahwa tiga periode itu memang dibutuhkan, karena dulu yang kita inginkan pada masa reformasi adalah memberi batasan kepada penguasa atau pemerintah," ujarnya.

Tidak hanya itu, Prof Susi juga menerangkan bahwa sudah banyak contoh negara yang mengubah konstitusinya berakhir gagal.

"Karena kita sudah tahu bahwa kekuasaan itu sifatnya rakus, dan mereka yang sudah memegang kekuasaan akan cenderung untuk terus-menerus berkuasa, dan itulah kerakusan-kerakusan yang harus distop," ucapnya.

"Saya ingin menekankan bahwa dengan keluarnya pernyataan-pernyataan dari beberapa menteri yang mengusulkan tiga periode, kemudian juga mengusulkan penundaan pemilu, kemudian mengusulkan perpanjangan, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki budaya berkonstitusi yang baik, mereka patuh pada konstitusi," sambungnya.
 
Padahal menurut Prof Susi, budaya berkonstitusi itu tidak hanya terbatas pada rakyat, melainkan yang lebih penting adalah para pemimpin negara dan pemerintahan. 

"Jadi budaya tunduk pada konstitusi itu justru harus diperlihatkan oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan. Karena jika sistem politik kita menerapkan itu, maka penegakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga sangat sulit dilakukan," tutur Prof Susi.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda