Trending

  • Rabu, 29 Juni 2022

Nasional

  • 0 Komentar

KPK Ingatkan Tak Perlu Minta Hasil TWK ke Dinas Psikologi AD dan BNPT

KPK Ingatkan Tak Perlu Minta Hasil TWK ke Dinas Psikologi AD dan BNPT
KPK Ingatkan Tak Perlu Minta Hasil TWK ke Dinas Psikologi AD dan BNPT

Reporter: Nur Khabibi

TVRINEWS, Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bukan tugas mereka untuk meminta berkas hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (AD) dan Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT). Sebelumnya, perwakilan 75 pegawai yang tidak lolos TWK meminta KPK memberikan hasil tes yang dimaksud.

Menurut pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan, pelaksanaan TWK KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mengenai keterlibatan Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT dalam pelaksanaan TWK merupakan wewenang dari BKN. "Maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali kepada wartawan, Kamis (24/6/2021).

Ali menambahkan, peran Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT dalam pelaksanaan TWK adalah melakukan tahapan tes indeks moderasi bernegara, profiling, dan wawancara. Sehingga, apa yang diminta 75 pegawai mengenai hasil tes yang menjadi syarat peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN) disimpan dua lembaga tersebut. "Kini BKN menyatakan informasi tersebut rahasia dan tersimpan sebagai dokumen di Dinas Psikologi TNI AD dan BNPT," tutur Ali.

Sebagai informasi, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, yang mewakili 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK, meminta KPK transparan soal hasil tes tersebut. Menurut Yudi, permintaan transparansi TWK berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. "Saya sudah meminta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK, terkait saya dan juga 75 orang yang lain itu, belum mendapatkan hasil lengkap dari tes wawasan kebangsaan," kata Yudi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (4/6/2021).

Yudi menjelaskan, untuk mencapai transparansi ia meminta beberapa dokumen terkait, yakni hasil asesmen TWK terhadap pribadi masing-masing, kertas kerja penilaian lengkap dari BKN, dasar acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen, indikator kriteria memenuhi syarat atau tidak, penentuan dan dasar penunjukan dari asesor, data-data yang diberikan KPK kepada asesor, kertas kerja, dan berita acara penentuan lulus atau tidak lulus dari pewawancara.

Editor: Eggi Paksha


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.