Trending

  • Senin, 30 Mei 2022

Metro

  • 0 Komentar

Hindari Masalah Hukum, Tim Koordinasi Pantau Penyaluran BPNT

Hindari Masalah Hukum, Tim Koordinasi Pantau Penyaluran BPNT
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka, H. Eman Suherman dalam rapat menjelaskan Tim Koordinasi berhak memantau pelaksanaan BPNT dilapangan jangan sampai terjadi permasalahan.

Penulis : Edwar Ruspendi

TVRINews, Majalengka

 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme elektronik. Bantuan ini digunakan hanya untuk membeli bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Dikutip dari Kemensos, penyaluran BPNT/Kartu Sembako dilakukan setiap bulannya selama periode Januari-Desember 2021 dengan jumlah besaran yaitu 200 ribu/bulan/KPM.

Di Kabupaten Majalengka sedikitnya 15.242 KPM pada 2021 telah menerima bantuan yang berisikan beras, daging, telor, tahu-tempe dan buah-buahan. Menyikapi rumor yang beredar di lapangan adanya barang kurang layak di konsumsi Tim Koordinasi tingkat Kabupaten Majalengka melakukan Rapat di Aula Dinas Sosial, Kamis (13/1/2022).

Rapat juga membahas BPNT yang akan digulirkan pada tahun 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka, Eman Suherman dalam rapat menjelaskan Tim Koordinasi berhak memantau pelaksanaan BPNT dilapangan jangan sampai terjadi permasalahan.

“Saya selaku Sekda mendapat amanat dari pak Bupati untuk melakukan koordinasi,” tutur Sekda Eman.

Antara Sekda dengan Sekcam dilapangan kedudukannya sama untuk memantau jangan sampai ada permasalahan yang terjadi.

“Kabar angin sudah saya ikuti terkait dilapangan dari mulai masalah pengadaan barangnya,” katanya.

Sekda Eman tidak menampik laporan dari masyarakat ada bahan pangan yang kurang layak. Untuk itu menurutnya, silahkan komplain ke e-warung. Karena, sambungnya jangan sampai ada masalah hukum yang bisa menjerat penyuplai bahan pangannya

Adapun terkait wacana BPNT dialihkan ke bantuan Tunai, dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, dr. Gandana Purwana melalui Apip Supriyanto Fungsional Khusus Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka pernah  ada.

“Wacana penyerahan bantuan secara tunai pernah ada sebatas lisan oleh Ibu Menteri,” kata Apip.

Namun, sambung Apip hingga saat ini belum ada realisasinya.

Yang menjadi masalah saat ini dilapangan ketika deadline anggaran 2021 ke tahun 2022 ketidaksiapan penyedia barang dengan adanya kenaikan harga sembako yang melonjak.

“Kami juga akan melakukan ferivikasi kelayakan e-warung, seandainya tidak layak akan kami ganti dengan yang baru,” tanda Apip.

Rapat Tim Koordinasi Penyaluran BPNT juga dihadiri Staf Ahli Bupati Majalengka, R Umar Ma’Ruf. 26 Sekretaris Kecamatan dan perwakilan dari Bank BRI Majalengka.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.