Trending

  • Minggu, 14 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Tak Lapor Kasus Gadai Emas Hasil Rampasan KPK

Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Tak Lapor Kasus Gadai Emas Hasil Rampasan KPK
Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Tak Lapor Kasus Gadai Emas Hasil Rampasan KPK

Penulis: Nur Khabibi

TVRINews, Jakarta

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, Mungki Hadipratikno melanggar kode etik insan KPK. Selain itu, Mungki juga dijatuhi hukuman ringan 

Salah satu anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho menyatakan, Mungki melanggar dua pasal, yakni Pasal 4 ayat 1 huruf e dan Pasal 7 ayat 1 huruf a.

"Berdasarkan pemeriksaan sidang yang telah diputuskan tadi bahwa pelanggaran tersebut telah terbukti," kata Albertina saat konferensi pers setelah sidang kode etik tersebut, Jumat (23/7/2021).

"Untuk itu kepada saudara terperiksa yaitu saudara Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dua dengan masa berlaku hukuman selama enam bulan," tutur Albertina menambahkan.

Albertina menjelaskan, Mungki terbukti melanggar pasal 7 ayat 1 huruf a dengan bekerja tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dan tidak profesionalisme.

Kemudian, Mungki juga terbukti melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf e, yakni mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan insan KPK, namun ia tak melaporkan adanya pelanggaran tersebut.

Sebelumnya, dalam perkara ini Dewan Pengawas KPK memberhentikan dengan tidak hormat seorang pegawai KPK berinisial IGAS (I Gede Ary Suryanthara). Hal itu karena yang bersangkutan terbukti mengambil barang rampasan KPK yang akan dilelang.

"Semua bentuknya adalah emas batangan. Kalau ditotal semua emas batangan itu adalah 1.900 gram. Jadi kurang 100 gram, dua kilogram," kata ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak H Panggabean saat jumpa pers di Gedung C1 KPK, Kamis (8/4/2021).

Atas perbuatan IGAS Tumpak sebagai Dewan Pengawas mengambil tindakan tegas. Dengan memberhentikan secara tidak hormat. yang bersangkutan secara tidak hormat.

"Majelis memutuskan yang bersangkutan (IGAS) perlu perlu dijatuhi hukuman berat yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat," tegas Tumpak.

Tumpak menambahkan IGAS merupakan pegawai KPK yang bertugas untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan barang bukti yang barang rampasan lembaga antirasuah. Namun ia menyalahgunakan kuasanya untuk mengambil kemudian menggadaikan emas tersebut guna melunasi hutang pribadinya.

"Digadaikan oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan memerlukan sejumlah dana untuk bayar utang-utangnya," ungkap Tumpak.

Meskipun demikian, Tumpak menjelaskan bahwa pelaku sudah mengembalikan emas yang ia gadaikan.

"Pada akhirnya barang bukti ini pada bulan Maret 2021 berhasil ditebus oleh yang bersangkutan," pungkasnya.

 

Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.