Trending

  • Sabtu, 3 Desember 2022
  • Bahasa

Nasional

  • 0 Komentar

COP-4.2 Konvensi Minamata Soal Merkuri Hasilkan 2 Kesepakatan dan Deklarasi Bali

Penulis: Ahmad Richad

TVRINews, Bali

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati yang juga selaku Presiden COP-4 Konvensi Minamata secara resmi menutup pertemuan COP-4 segmen kedua (COP-4.2) Konvensi Minamata di Bali.

Vivien menegaskan, pertemuan yang dihadiri oleh kurang lebih 500 peserta mewakili 103 negara berhasil merumuskan dua isu substantif dan Deklarasi Bali.

"Dua isu substantif, itu yakni pertama, Review dan amandemen Lampiran A and B, dimana terdapat usulan dari beberapa negara untuk menambahkan pengaturan phasing-out produk-produk mengandung merkuri dan proses industri yang menggunakan merkuri," kata Vivien dalam rapat tersebut yang dikutip Minggu (27/3/2022).

"Kedua, Effectiveness Evaluation (EE), yang merupakan kerangka untuk menentukan bagaimana evaluasi terhadap pengaturan konvensi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh para negara pihak dalam mewujudkan tujuan konvensi," sambungnya.

Vivien menjelaskan para delegasi yang bekerja pada masing-masing grup diskusi telah membuat kemajuan yang baik untuk kedua isu tersebut. 

"Hasil utamanya adalah, mengadopsi keputusan terkait amandemen Lampiran A and B, mengenai produk mengandung merkuri dan proses yang menggunakan merkuri.
Kemudian, pada isu EE, para negara pihak telah menyepakati bisnis proses framework on EE dan setuju untuk membentuk suatu scientific body bernama Open-ended Scientific Group (OESG), agar proses EE tetap bisa berjalan meskipun advisory group-nya belum terbentuk," ujar Vivien.
 
Lebih lanjut Vivien menyebutkan keberhasilan lainnya adalah peluncuran Bali Declaration to Combat Illegal Trade of Mercury (Deklarasi Bali) oleh Menteri LHK pada hari pertama pertemuan. 

Ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada COP-4.2 Konvensi Minamata, Muhsin Syihab menjelaskan bahwa, Deklarasi Bali bersifat tidak mengikat (non-binding).

"Melalui deklarasi ini, diharapkan isu perdagangan ilegal merkuri dapat menjadi arus utama, untuk kemudian mendorong adanya kerjasama di tingkat bilateral, regional, dan multilateral untuk mengatasi perdagangan ilegal Merkuri," kata Muhsin.

"Selanjutnya, dalam jangka panjang diharapkan dapat melengkapi tata kelola internasional untuk melawan perdagangan ilegal Merkuri," sambungnya.

Pasca peluncuran Deklarasi Bali oleh Menteri LHK pada hari pertama, Indonesia telah mendapat dukungan tertulis dari beberapa negara seperti Argentina, Perancis, Estonia, Slovenia, Belanda, Belgia, Swedia, Austria, Jerman, Romania, Ceko, dan Finlandia. 

Selain itu dukungan (co-sponsor) selama masa penyusunan pun telah diterima dari negara Sierra Leone, Kamerun, Chad, Burkina Faso, Mali, Filipina, dan RRT.

Deklarasi Bali tidak akan berhenti pada COP ini, melainkan merupakan awal untuk menjalin koordinasi, kolaborasi dan kerjasama lebih lanjut untuk bersama-sama memerangi masalah perdagangan ilegal merkuri. 

Pemerintah Indonesia menyambut baik dan mengundang semua pihak terkait untuk menindaklanjuti deklarasi ini, termasuk pada COP berikutnya.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.