Trending

  • Sabtu, 13 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Tak Temui Titik Terang, DPR RI Putuskan RUU Penanggulangan Bencana Dihentikan

Tak Temui Titik Terang, DPR RI Putuskan RUU Penanggulangan Bencana Dihentikan
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto serahkan RUU Penanggulangan Bencana kepada Pimpinan Sidang Paripurna Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 31/5/2022 (Foto : Dok.DPR)

Penulis: Ahmad Richad 

TVRINews, Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. 

Hal tersebut diputuskan usai Pimpinan Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan pemberhentian pembahasan RUU penanggulangan bencana ini dilakukan lantaran tidak tercapainya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah. 

“Pada rapat kerja yang dilaksanakan pada 13 April 2022, diambil kesimpulan bahwa Komisi VIII DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk menghentikan RUU Penanggulangan Bencana pada tingkat I. Karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). 

Dalam pembahasan RUU penanggulangan bencana itu terdapat perbedaan tentang rumusan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB antara RUU yang diajukan oleh DPR RI dengan Daftar Inveristasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh Pemerintah. 

DPR RI, mengajukan untuk BNPB disebutkan secara eksplisit pada bab kelembagaan sebagaimana dicantumkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini untuk memperkuat BNPB di antaranya melalui anggaran, kelembagaan, dan koordinasi. 

Sementara kata Yandri, DIM yang diajukan oleh pemerintah bab kelembagaan hanya diisi dengan kata-kata badan, untuk memberikan fleksibiltas kepada presiden. 

“Akibat perdebatan mengenai kelembagaan ini, rapat panja diskors beberapa kali dan lobby dengan Menteri Sosial selaku pemegang Surat Presiden (Supres) mengenai rancangan undang-undang penanggulangan bencana juga sudah dilakukan namun tak kunjung membuahkan hasil,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

Sesuai Pasal 107 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU dan Pasal 162 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 

“Hadirin yang kami hormati, karena itu kami mengusulkan di forum yang terhormat ini dan mohon persetujuannya untuk memutuskan penghentian pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana sebagaimana telah diputuskan dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR RI,” tutur Yandri.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.