---

Reporter: Naufal Lanten

TVRINEWS, Jakarta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan final Lomba Bedah Data APBD, Selasa (8/6/2021). Hal tersebut berdasarkan keprihatinan atas lambatnya realiasi belanja yang ada di daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa sampai dengan April 2021, rata-rata belanja daerah berkisar di angka 12,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Rata-rata belanja daerah kisarannya sekitar 12,7 persen dari APBD. Ini dibandingkan dengan yang ada di pemerintah pusat, yang kisarannya hampir 40 persen, saya rasa perlu menjadi perhatian kita,” kata Astera Primanto Bhakti dalam final Lomba Bedah Data APBD secara virtual, Selasa (8/6/2021).

Dilanjutkannya bahwa faktor lain yang perlu dicermati ialah komposisi dari belanja daerah yang ada. Menurutnya, sebagian besar dana yang ada digunakan untuk belanja pegawai yang di antaranya ialah untuk gaji, honor, dan perjalanan dinas. Meski diakuinya bahwa pada April 2021, pemerintah menggelontorkan sejumlah dana untuk tunjangan hari raya (THR) yang menyebabkan nilai proporsi dari anggaran tersebut menjadi naik.

Ia menyebutkan, dari total pengeluaran APBD yang sudah direalisasikan, sekitar 58 persen digunakan untuk belanja pegawai. Menurutnya angka tersebut menunjukkan jumlah yang cukup tinggi. “Sementara untuk belanja modal kisarannya masih sangat rendah. Baru ada sekitar lima sampai enam persen. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita,” ucapnya.

“Dan kita belum lihat bahwa disitu belanja modalnya apakah belanja produktif atau tidak produktif. Jadi ini yang menjadi triger kenapa kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan stakeholder,” tutupnya.

Editor: Eggi Paksha

---

Editor: Admin