Trending

  • Sabtu, 13 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Presiden : Pembangunan IKN untuk Pemerataan Infrastruktur, Ekonomi, dan Keadilan Sosial.

Presiden : Pembangunan IKN untuk Pemerataan Infrastruktur, Ekonomi, dan Keadilan Sosial.
Presiden : Pembangunan IKN untuk Pemerataan Infrastruktur, Ekonomi, dan Keadilan Sosial.

Penulis: Ricardo Julio


TVRINews, Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satunya karena ketimpangan antar wilayah di Pulau Jawa dengan lainnya.

"Yang kita gagas di ibu kota baru ini adalah yang pertama, 70 persen areanya adalah harus menjadi area hijau, Kemudian, 80 persen kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, mobilitas orang itu didukung oleh 80 persen transportasi publik, jadi bukan mobil pribadi. Kemudian juga 80 persen lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan, di Kalimantan Utara," kata Presiden saat  peresmian Nasdem Tower, Selasa (22/2) di Jakarta.

Kepala Negara menjelaskan bahwa perpindahan ini merupakan transformasi besar, perubahan besar, serta ada pro dan kontra.

Namun ia menjelaskan bahwa secara politik hal undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada. Artinya secara Hukum Politik sudah selesai, dan hal tersebut mestinya tidak dipertentangkan lagi.

"Tapi saya ingin menyampaikan, kenapa sih ibu kota ini harus pindah? Negara kita ini negara besar, kita memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi, populasi itu 56 persen itu ada di Jawa, 56 persen, 156 juta penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17 ribu pulau. PDB kita 58 persen ada juga di Pulau Jawa, dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta," ujar Presiden.

Selain itu, Jokowi mengatakan, agenda perpindahan ibu kota telah ada sejak jaman kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, perpindahan tersebut tidak jadi dilakukan karena terhambat masalah politik.

"Ini kenapa juga bahwa perpindahan ibu kota sudah digagas ini sejak lama. Tahun 1957 Bung Karno pernah memiliki keinginan memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi, terhambat karena ada pergolakan politik, sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan," ujarnya.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan mengedepankan konsep yang ramah lingkungan.

Presiden menambahkan dari lahan seluas 256 ribu hektare yang disiapkan, hanya sekitar 50 ribu hektare yang dipakai dan sisanya akan dibiarkan sebagai hutan hijau.

“Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jadi jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan,” ujarnya.

Selain itu, tata kota di IKN akan memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, serta transportasi publik.

“Konsep besarnya adalah smart forest city, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik,” tandas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan IKN juga bertujuan untuk mendorong pemeratan dan pertumbuhan yang Indonesia-sentris. Saat ini, sebanyak 56 persen populasi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, begitu juga dengan 58 persen produk domestik bruto (PDB).


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.