Trending

  • Kamis, 26 Mei 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Penerimaan Cukai Rokok Capai Rp 8,83 Triliun pada Januari 2021

Penerimaan Cukai Rokok Capai Rp 8,83 Triliun pada Januari 2021
Penerimaan Cukai Rokok Capai Rp 8,83 Triliun pada Januari 2021

Reporter: Ahmad Richad

TVRINews, Jakarta

Pemerintah telah menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12,5 persen yang sudah berlaku sejak 1 Februari 2021 lalu. Aturan terkait tarif baru cukai rokok ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya, mendorong pemerintah untuk memberikan insentif bagi industri Hasil Pengolahan Tembakau dan Lainnya (HPTL) karena telah berkontribusi bagi peningkatan penerimaan cukai negara.

“Harus fair menilai bahwa rata-rata pemasukan negara dari cukai tembakau juga besar, meskipun ada kritik terhadapnya. Makanya perlu ada insentif inovasi bagi industri olahan tembakau untuk pengembangan produk agar dapat diterima publik," kata Willy melalui keterangan tertulis, Rabu (3/3/2021).

Willy juga menjelaskan, industri HPTL baru berlaku efektif pada 2019 dan didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dengan menyumbang penerimaan cukai senilai Rp 426,6 miliar. Sementara tahun 2020 lalu, dalam kondisi pandemi, kontribusinya tumbuh sampai 60 persen menjadi Rp 680,3 miliar.

Sementara pada awal tahun ini, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau melesat secara signifikan. Per Januari 2021, penerimaan cukai rokok sudah mencapai angka Rp 8,83 triliun atau tumbuh 626 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Rantai pasok industri HPTL yang cukup kompleks, juga bisa jadi peluang untuk masuknya investasi lebih banyak. Dengan kompleksitasnya, insentif ke industri HPTL juga secara simultan bakal mendorong industri lain misalnya industri kimia, industri alat-alat kimia, sampai industri pengemasan," ujar Willy.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menambahkan, Undang-Undang Cipta Kerja yang dihasilkan DPR bersama pemerintah, bisa jadi sarana mendorong investasi di sektor industri HPTL. Sekarang giliran pemerintah untuk memanfaatkan beleid tersebut sekaligus regulasi turunannya untuk menciptakan iklim investasi yang sederhana, mudah dan cepat, dan berperan aktif dalam menarik investor masuk ke tanah air.

"Industri tembakau harus dilihat dengan lebih terbuka, kita harus jujur dan adil menilai realitas, termasuk dalam hal produk hasil tembakau ini. Karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat,”kata politisi Partai NasDem itu.

 

Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.