Trending

  • Minggu, 3 Juli 2022

Nasional

  • 0 Komentar

DPR RI Usul 5 Rekomendasi untuk Resolusi Rusia - Ukraian di IPU Ke-144

Penulis : Fera Belinda

TVRINews, Bali


Sidang Majelis 144th Inter-Parliamentary Union (IPU), hari ini Selasa (22/3) kembali melanjutkan pembahasan poin-poin draf resolusi Rusia-Ukraina terpilih, yang diusulkan oleh delegasi Selandia Baru. 

Pada sesi general debate lanjutan hari ini, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di IPU, Fadli Zon menyampaikan 5 rekomendasi delegasi Indonesia untuk diakomodir dalam item emergency, penyelesaian konflik Rusia - Ukraian.

"Meskipun proposal item emergency kami tidak mendapatkan dukungan yang cukup, kami berpijak pada beberapa nilai dasar seperti hukum internasional, Piagam PBB, dan integritas teritorial. Namun, kami (Delegasi Indonesia, red) mengusulkan sejumlah poin untuk ditampung dalam item emergency", ucap Fadli Zon dalam general debate 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Bali International Convention Centre, Selasa (22/3/2022).

Berikut 5 rekomendasi Delegasi Indonesia untuk draf resolusi Rusia - Ukraiana:

1. Kita perlu memiliki resolusi yang menekankan pada konteks sejarah pembentukan IPU sebagai organisasi parlemen dengan tujuan menjaga perdamaian. Resolusi tersebut juga harus dapat diterima oleh semua pihak dan dibuat seobjektif mungkin.

2. Peran parlemen yang bersifat esensial dari IPU harus menjadi pusat dari setiap upaya menuju solusi damai atas masalah Rusia-Ukraina. Dalam hal ini, penting bagi komunitas parlemen global untuk mendukung upaya menghentikan perang, meredakan situasi, dan memastikan penyelesaian konflik secara damai.

3. Dialog dan diplomasi harus menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan setiap konflik dan untuk membina perdamaian abadi. IPU merupakan landasan diplomasi parlemen yang memiliki sifat mengedepankan diplomasi yang fleksibel dan lunak.

4. Keselamatan rakyat Ukraina harus diprioritaskan melalui implementasi koridor kemanusiaan untuk memastikan perjalanan yang aman bagi semua warga sipil. Bantuan kemanusiaan tidak dapat ditunda dan harus dilakukan seiring dengan penghentian perang.

5. Kami menyarankan IPU membentuk satuan tugas khusus dalam menangani konflik Rusia-Ukraina. Sangat penting bagi IPU untuk membuat tindakan nyata dan tindakan kolektif di luar item darurat.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.