Trending

  • Sabtu, 13 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Pemerintah Batal Ambil Tambahan 10.000 Kuota Haji

Pemerintah Batal Ambil Tambahan 10.000 Kuota Haji
Pemerintah Batal Ambil 10.000 Tambahan Kuota Haji

Penulis : Yosef Agung

TVRINews, Jeddah
Pemerintah memutuskan tidak mengambil tambahan 10.000 kuota haji 2022 yang ditawarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Waktu yang sangat mepet tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti tambahan kuota haji reguler tersebut. 

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan, berdasarkan regulasi yang ada, waktu yang tersedia sudah tidak cukup. Batas akhir proses pengurusan visa jemaah haji regular adalah hari ini, Rabu 29 Juni 2022. 

"Penerbangan terakhir atau closing date keberangkatan jemaah dari Tanah Air itu 3 Juli 2022. Artinya per hari ini hanya tersedia 5 hari. Ini tentu tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan," kata Hilman usai tiba di Jeddah, Rabu (29/6/2022).

Hilman mengatakan, Kemenag baru menerima surat resmi pada 21 Juni 2022 malam. Padahal, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan jemaah haji, sejak adanya ketetapan kuota. 

Pertama, Kemenag harus menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya. Hasil kesepakatan dengan DPR itu menjadi dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan. Kemudian, harus diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan.

Bersamaan itu, lanjut Hilman, Kemenag juga harus melakukan verifikasi data jemaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jamaah yang berhak melakukan pelunasan dan dilanjutkan dengan masa pelunasan. 

"Beriringan dengan pelunasan, Kemenag akan melakukan pengurusan dokumen jemaah, mulai dari paspor, pemaketan layanan, dan visa. Namun, pemaketan tidak bisa dilakukan jika belum kontrak layanan dan pembayaran dengan penyedia layanan di Saudi," jelas Hilman.

 "Visa jamaah juga tidak bisa diterbitkan sebelum ada pemaketan. Input pemaketan belum bisa dilakukan jika belum ada kepastian kloter dan jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan tidak bisa dilakukan sebelum ada kontrak penerbangan dan slot time. Jadi perlu ada penyesuaian kontrak," lanjutnya. 

Sejumlah tahapan proses pemberangkatan jemaah haji reguler tersebut juga berlaku bagi haji khusus.  

Hilman Latief mengatakan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga harus melakukan sejumlah tahapan yang memakan waktu tidak sebentar hingga proses pelunasan dan pemaketan.

"Termasuk proses pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus dari BPKH ke PIHK, pengurusan tiket dan kontrak layanan di Arab Saudi, serta input data ke E-Haj dan pemvisaan,” terang Hilman. 

Hal inilah yang menjadi alasan Kemenag tak menyanggupi tawaran 10.000 tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Saat ini, Kemenag masih fokus memberangkatkan kuota yang ada agar lancar dan terserap maksimal. Pada musim haji tahun ini, Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 100.051 jemaah, dengam rincian 91.825 jemaah reguler dan 7.226 jemaah khusus.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.