Trending

  • Kamis, 30 Juni 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pengelolaan APBN

Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pengelolaan APBN
Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pengelolaan APBN

Penulis: Rahmat Fatahillah Ilham

TVRINews, Jakarta

Pemerintah terus berupaya dalam menjaga akuntabilitas dan perilaku penyimpangan transaksi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran (TA) 2020. Upaya tersebut didasari perubahan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tahun anggaran 2020 masih perlu diperbaiki.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pendapatan Negara mengalami penurunan drastis, namun di sisi belanja Negara justru meningkat dalam memenuhi kewajiban, keadilan dan melindungi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari sisi kesehatan juga perekonomian akibat dampak pandemi Covid 19.

"TA 2020 bukanlah tahun yang biasa dan mudah, pemerintah dalam APBN telah bekerja luar biasa keras di tengah badai pandemi Covid-19," ujar Sri Mulyani di Rapat Kerja Banggar DPR dengan Pemerintah, Senin (6/9/2021).

Selanjutnya, sebuah tantangan pada tahun 2020 yang tidak kalah pentingnya adalah aspek akuntabilitas dari berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam suasananya yang luar biasa.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, dalam upaya meminimalisir penyimpangan transaksi pelanggaran APBN, pemerintah sejak awal terus menjalankan berbagai program pengawasan dan memperkuat pengawasan bahkan pada saat membahas perencanaan dari desain program dan alokasi anggaran.

"Hal ini dilakukan melalui pelibatan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan Aparat Penegak Hukum serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pemeriksa eksternal sebagai pemeriksa pemerintah," tutur Menkeu.

Sementara itu, seluruh hasil audit BPK telah dikomunikasikan dan pemerintah telah berupaya serius dalam menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK, dengan demikian akuntabilitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 dapat dipertahankan kualitasnya.

Sri menyebutkan dalam upaya mempertahankan akuntabilitas APBN tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020. Opini WTP ini adalah yg ke 5 kalinya yang diperoleh pemerintah sejak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2016.

"Kami kemudian berharap opini WTP ini dapat menunjukan suatu upaya maksimal di dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pengelolaan APBN, serta juga dapat membangun kepercayaan publik bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan dioptimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia," ucap Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi dan laporan hasil review BPK seperti pelaksanaan tranparansi fiskal, kesinambungan fiskal, dan kemandirian  fiskal pemerintah daerah secara optimal dan tentu sesuai dengan peraturan undang - undang.

"Dengan demikian pengelolaan APBN dapat terus terjaga kualitasnya pada masa sekarang dan yang akan datang," kata Menkeu.

 


Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.