Trending

  • Jumat, 12 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Wamenkum HAM : RUU TPKS untuk Memberikan Perlindungan kepada Korban Kondisi Luar Biasa

Wamenkum HAM : RUU TPKS untuk Memberikan Perlindungan kepada Korban Kondisi Luar Biasa
Wamenkum HAM : RUU TPKS untuk Memberikan Perlindungan kepada Korban Kondisi Luar Biasa

Penulis: Christhoper Natanael Raja


TVRINews, Jakarta

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dipastikan tidak akan bertabrakan dengan Undang-Undang (UU) lainnya. Dalam penyusunannya, RUU TPKS disandingkan dengan berbagai aturan, baik yang ada dalam rancangan, maupun UU existing.

Bahan yang menjadi sandingan RUU TPKS adalah RUU KUHP, sedangkan existing yakni UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, dan UU Peradilan Hak Asasi Manusia.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan semua yang belum diatur, baik dalam RUU KUHP, maupun empat UU existing dimasukan dalam RUU TPKS. Sehingga, tidak mungkin tumpang tindih bila ditinjau dari segi substansi.

Menurut Prof Eddy sapaan akrabnya, RUU ini lebih menitikberatkan pada hukum acara, disebabkan berdasarkan laporan Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ada sekitar enam ribu kasus kekerasan seksual yang bisa dijadikan perkara, namun yang bisa diselesaikan hingga proses pengadilan tidak sampai 300 perkara, berarti dibawah lima persen.

"Oleh karena itu, RUU TPKS ini sangat detail dan komprehensif. Misalnya, satu saksi dengan alat bukti lainnya sudah cukup untuk memproses, keterangan korban dengan alat bukti lainnya sudah cukup, keterangan seorang korban disabilitas punya kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya," kata Prof Eddy pada Pertemuan Wamenkumham dengan Media dalam acara "Kupas Tuntas RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Perampasan Aset" di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa, (22/2/2022).

Dalam RUU TPKS ini, barang bukti menjadi alat bukti. Kalau dalam KUHAP, barang bukti dan alat bukti adalah hal yang berbeda. Barang bukti ada pada Pasal 39, alat bukti di Pasal 284. Tapi dalam RUU ini, barang bukti adalah alat bukti. Hal ini dapat lebih mudah, bahkan ada ketentuan dalam RUU itu penyidik tidak boleh menolak perkara, wajib memproses. 

"RUU itu juga mengatakan penyelesaian TPKS tidak boleh menggunakan pendekatan restorative justice. Ini sering terjadi, karena biasanya pelakunya itu orang berduit, korban orang tidak mampu. Diperkosa, dicabuli kemudian dikasih uang selesai, perkaranya ditutup," ujar Prof Eddy.

Kelebihan lainnya dari RUU TPKS ini, masih dalam keterangan Prof Eddy, restitusi menjadi kewajiban, selain pidana penjara atau denda. Hakim wajib menentapkan besarnya restitusi kepada korban. Begitu seseorang ditetapkan sebagai tersangka, polisi dapat melakukan sita jaminan untuk restitusi.

RUU ini memberikan perlindungan terhadap korban yang sangat luar biasa, seperti orang tidak mampu secara ekonomi atau penyandang disabilitas. Kalau misalkan sita jaminannya tidak cukup untuk biaya restitusi, maka itu akan diperhitungkan untuk hukuman subsider.

"Misalnya, restitusi untuk pemulihan korban membutuhkan 50 juta, ternyata hartanya setelah disita ada 30 juta. Berarti masih kurang 20 juta, sisanya ini diganti dengan pidana penjara," tutur Prof Eddy.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.