Trending

  • Selasa, 28 Juni 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Di IPU Ke-144, Hafisz Tohir Paparkan Masalah TIK Negara Berkembang untuk Sektor Pendidikan 

Penulis: Ahmad Richad
TVRINews, Bali

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengatakan bahwa delegasi Indonesia dalam sidang Standing Committee on Sustainable Development akan mengawal usulan-usulan yang telah disampaikan delegasi Indonesia. 

Usulan Indonesia salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendorong di sektor pendidikan, termasuk di masa pandemi sebagai bagian dari resolusi pembangunan berkelanjutan.

Dalam sidang tersebut beberapa masukan yang yang diusulkan untuk diadopsi dalam draf resolusi adalah mengenai prioritas dalam aspek ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan infrastruktur digital. 

Serta bagaimana memastikan lingkungan daring yang aman kondusif dan tidak diskriminatif serta mendorong pemerintah dalam mempercepat pemulihan sistem pendidikan pasca pandemi.

"Daring itu memerlukan biaya cukup besar dalam sisi teknologi informasi nya, nah ini kalau kita pandang sebagai suatu keharusan maka negara-negara yang belum maju atau berkembang itu akan jauh tertinggal," kata Achmad Hafisz Tohir, di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022). 

Hafisz menjelaskan masalah TIK ini menjadi problem bagi negara-negara berkembang karena negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa ingin pendidikan itu tetap berjalan melalui daring dan zoom.

"Masalah negara-negara yang masih berkembang ini juga tidak bisa mengimbangi kesepakatan-kesepakatan dari usulan beberapa negara maju tersebut," ujar Hafisz.

"Maka dari itu kemarin terjadi beberapa perdebatan kecil terkait dengan hal tersebut, misalnya masalah ketersediaan guru yang harus ada di tempat-tempat terpencil dan juga mereka mengharuskan dalam satu ruang itu ada beberapa siswanya juga harus dihadirkan ketersediaan guru," sambungnya.

Lebih lanjut Hafisz menyebutkan bahwa Indonesia sulit untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring seperti yang diminta oleh negara-negara maju, karena wilayah Indonesia sangat luas dan beragam.

"Kita berbeda dengan negara-negara Eropa dan Amerika, mereka itu satu negara, satu kawasan. Kalau kita suatu negara yang sangat besar dengan 17.000 pulau, yang tersebar di seluruh Indonesia itu merupakan suatu yang sulit untuk kita lakukan," ucapnya.

"Negara-negara maju itu sudah lebih dulu membangun infrastruktur internetnya sedangkan kita masih banyak keterbatasannya. Namun, kami sampaikan Indonesia akan ikut semua yang diinginkan IPU tersebut, dengan beberapa masukan," tambahnya.

Sebagai informasi, Sidang IPU ini dihadiri oleh Presiden IPU Duarte Pachecho, Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong, beserta 115 negara, dengan total delegasi parlemen negara sebanyak 1000 orang dan Ketua Parlemen Anggota IPU sebesar 33 orang.

Sidang IPU ke 144 di Nusa Dua, Bali ini berlangsung dari 20 sampai 24 Maret 2022 nanti.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.