Trending

  • Senin, 3 Oktober 2022

Nasional

  • 0 Komentar

KPU dan Kemenkumham Berkoordinasi Bahas Kesiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Penulis: Ricardo Julio

TVRINews, Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, menyangkut pemantapan kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU),  Hasyim Asy’ari bersama Anggota KPU lainnya bertemu Menkumham Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (13/5).

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas sejumlah hal, menyangkut pemilu, di antaranya kepastian badan hukum partai politik, percepatan harmonisasi dan pengundangan Peraturan KPU, layanan memilih bagi pemilih di lapas/rutan dan pemilih di luar negeri, serta kategori mantan terpidana.
 
"Dalam konteks pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, yang menjadi ukuran KPU adalah SK 
Kemenkumham soal badan hukum partai politik. Kedua untuk Peraturan KPU, karena tugas-tugasnkepemiluan tahapan ada batas waktunya, kami mohon kepada Kemenkumham memberikan prioritas dalam proses harmonisasi maupun pengundangan PKPU,” kata Hasyim dalam keterangan pers KPU RI, Jumat (13/5/2022).

Adapun layanan memilih bagi pemilih di lapas/rutan, Hasyim meminta dukungan Kemenkumham, termasuk dalam proses pendataan pemilih di lapas/rutan. Juga fasilitas bagi pemilih di luar negeri, yang menurutnya masih dalam lingkup tugas dan wewenang Kemenkumham terutama pada Ditjen Imigrasi. 

“Karena ini melingkupi beberapa kementerian, database ada di Kemlu, kemudian lintas batas di Kemenkumham (Imigrasi), sementara database induk di Kemendagri. Dengan demikian disampaikan tadi, perlu ada desk antara KPU, Kemenkumham, Kemlu, dan Kemendagri untuk pemilih di luar negeri,” tambah Hasyim.

Terkait prioritas harmonisasi dan pengundangan Peraturan KPU, Menkumham Yasonna menyatakan berkomitmen membantu dan menyegerakannya.
 
Sementara menyangkut pembentukan desk bersama KPU dan kementerian terkait, dia juga meyakini hal tersebut 
efektif menyelesaikan persoalan di lapangan, seperti saat pendataan warga binaan masuk daftar pemilih, atau menentukan syarat calon. 

“Kaitannya dengan syarat calon apakah dia masih narapidana, atau sudah bebas murni tidak lagi bebas bersyarat dan lain-lain, ini kita bicarakan secara teknis,” ucap Yasonna.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.