Trending

  • Sabtu, 20 Agustus 2022

Hukum

  • 0 Komentar

Peringatan Hakordia, KPK Perkenalkan Trisula Pemberantasan Korupsi

Peringatan Hakordia, KPK Perkenalkan Trisula Pemberantasan Korupsi
Firli menyampaikan Trisula pemberantasan korupsi ini akan beroperasi dalam tiga ranah

Penulis: Irwan Sulistiyo

TVRINews, Jakarta

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, dengan tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perkenalkan satu istilah baru dalam upaya pemberantasan korupsi.

“KPK memperkenalkan satu istilah baru yang akan menjadi Guideline kerja KPK dalam pemberantasan korupsi, yaitu Trisula Pemberantasan Korupsi.” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (09/12).

Lebih lanjut Firli menyampaikan Trisula pemberantasan korupsi ini akan beroperasi dalam tiga ranah, yakni :

Trisula pertama, yaitu pendidikan dan peran serta masyarakat. Pendidikan akan bekerja serius secara sosiologis dan antropolgis untuk menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang anti dengan prilaku korup, sasarannya adalah peningkatan intergritas penyelenggara negara dan terwujudnya budaya antikorupsi.

Trisula kedua, pencegahan dan monitoring akan fokus bekerja di hukum dengan melakukan telaahan dan kajian terkait regulasi dan sistem yang mentolelir prilaku korup, peran koordinasi dan supervisi sebagai amanat UU KPK akan digunakan sepenuhnya untuk masuk ke seluruh institusi negara yang memproduksi regulasi untuk menjamin tidak ada celah bagi perilaku korup dalam regulasi.

Dan Trisula ketiga, penindakan dan eksekusi sejatinya tidak ada lagi jika dua trisula sebelumnya telah sukses berjalan, namum jika ada yang masih main-main dengan korupsi maka penindakan akan dilakukan secara profesional dengan lebih maksimal yaitu tidak hanya pemidanaan badan akan tetapi juga perampasan harta hasil korupsi dan mengejar delik tindak pidana pencucian uang, agar seluruh hasil korupsi dan pertambahan nilainya bisa dikembalikan ke negara.

Pada Tahun 2022, KPK juga akan mendorong empat isu prioritas antara lain, peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, lalu pengawasan profesional enablers dalam tindak pidana pencucian uang, dan korupsi di sektor renewable energy.

“Sebagai akhir dari laporan saya pada Hakordia 2021 ini, salah satu substansi dari revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah bahwa KPK bukanlah entitas di luar sistem,” ucap Firli.

Selanjutnya KPK akan bekerja sebagai sistem dan di dalam sistem tata negara secara independen dan tanpa intervensi dari cabang kekuaasaan apapun.

“Namum peran Presiden dalam pemberantasan korupsi sangatlah besar, di tubuh Eksekutif lah alokasi wewenang dan anggaran terbesar dari republik ini menumpuk,” tutur Firli.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.