Trending

  • Minggu, 2 Oktober 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Ahli dari Pemerintah di Sidang MK Tegaskan Ganja Lebih Banyak Merugikan daripada Manfaatnya

Ahli dari Pemerintah di Sidang MK Tegaskan Ganja Lebih Banyak Merugikan daripada Manfaatnya
Ahli dari Pemerintah di Sidang MK Tegaskan Ganja Lebih Banyak Merugikan daripada Manfaatnya

Penulis: Eggi Paksha

TVRINews, Jakarta

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Arianti Anaya, mewakili pemerintah menyampaikan larangan penggunaan minyak ganja ataupun ganja untuk tujuan medis belum dapat dilakukan di Indonesia. Selain karena sulitnya pengawasan penggunaan ganja jika dilihat dari letak geografis Indonesia, Arianti juga menyebut belum ada bukti manfaat klinis dari penggunaan ganja ataupun minyak ganja untuk pengobatan di Indonesia.

“Dengan demikian, kalangan medis tidak menggunakan ganja dan produk turunannya pada saat ini. Meskipun saat ini di Amerika salah satu kandungan, yaitu Kanabidiol dapat memberikan efek anti epilepsi dan sudah di-approve FBI pada tanggal 28 Juni 2018 dengan nama epidiolex, tetapi di Indonesia terdapat drug of choice epilepsy, yaitu gabapentin, asam valproat, dan sebagainya," terang Arianti dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (10/8/2021).

Sidang yang beragendakan mendengar keterangan Dewan perwakilan rakyat (DPR) dan pemerintah tersebut, dipimpin Ketua MK, Anwar Usman.

Lebih jauh, Arianti menambahkan penggolongan narkotika didasarkan pada kesepakatan internasional. Oleh karenanya, hanya narkotika golongan 3 yang punya potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Sedangkan untuk narkotika golongan 1 masih menduduki tempat tertinggi yang menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya.

“Maka sangat logis jika narkotika golongan 1 hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk pelayanan kesehatan,” ucap Arianti.

Kemudian, Arianti menyebutkan, tanaman ganja di Indonesia masih banyak yang bersifat merugikan daripada mendatangkan manfaat. Diakuinya, kasus sitaan ganja masih tinggi karena banyak disalahgunakan untuk rekreasi atau penggunaan yang bersifat rekreasional sehingga angka kematian akibatnya lebih tinggi. 

Ganja dan produk turunannya saat ini masih dimasukkan dalam bahan yang dilarang untuk digunakan. Sebab pengendalian ganja yang dimanfaatkan untuk pengobatan hanyalah sementara dan jangka pendek saja. Sehingga manfaatnya tidak sebanding dengan risiko yang akan ditanggung ke depan.

Sebelum menutup persidangan, Anwar Usman mengumumkan sidang berikutnya digelar pada Senin (30/8/2021) pukul 11.00 WIB. Agenda persidangan berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari tiga ahli yang dihadirkan para pemohon.

Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan Dwi Pertiwi (pemohon I), Santi Warastuti (pemohon II), Nafiah Murhayanti (Pemohon III), Perkumpulan Rumah Cemara (pemohon IV), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (pemohon V), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) sebagai (pemohon VI). Para Pemohon menguji secara materiil Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan.

Hal ini dianggap merugikan hak konstitusional pemohon karena menghalangi pemohon untuk mendapatkan pengobatan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup anak pemohon.

 

Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.