Trending

  • Senin, 3 Oktober 2022

Metro

  • 0 Komentar

Kuasa Hukum WO di Sidang Jumhur Hidayat

Kuasa Hukum WO di Sidang Jumhur Hidayat
Kuasa Hukum WO di Sidang Jumhur Hidayat

Reporter: Nur Khabibi

TVRINews, Jakarta

Pengacara Jumhur Hidayat, Oky Wiratama memilih meninggalkan ruang sidang karena Hakim tidak mengabulkan permintaannya untuk menghadirkan kliennya.

"Kami tetap meminta persidangan dilakukan secara offline," kata Oky Wiratama  saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021).

Keinginan Oky ditanggapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengatakan memberi opsi akan memfasilitasi agar tim kuasa hukum bisa mendampingi Jumhur dari Rutan Bareskrim.

"Akan tetapi untuk terdakwa tetap di bareskrim. Karena apa, untuk menghindari kita bertemu, tapi kalau penasihat hukum ingin juga bergabung dengan terdakwa nanti kita siap untuk memfasilitasi dengan teman-teman di Bareskrim," kata JPU.

Oky kembali merespon pernyataan JPU dengan menyebut pihaknya akan menyiapkan protokol kesehatan (ptokes) agar kliennya bisa hadir saat sidang mendatang.

"Atau bagaimana kalau gini, kami dari penasihat hukum akan memfasilitasi tes swab kepada terdakwa baik sebelum dan sesudah sidang," tutur Oky.

Namun saran dari Oky diabaikan oleh Majelis Hakim. Mereka beralasan, terdapat beberapa hakim dan pegawai PN Jakarta Selatan yang tertular Covid-19.

"Bukan hanya terdakwa (Jumhur) saja yang tidak dibolehkan hadir, terdakwa lain juga tidak boleh. Karena itu tadi khawatir kalau dia tidak tertular, pada saat tertular kena, bagaimana mengatasinya," kata Hakim Ketua,Agus Widodo.

Mendengar jawaban itu, Oky dan tim kuasa hukum Jumhur lainnya memilih meninggalkan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Jika memang usul kami tidak diterima, maka kami sepakat untuk keluar dari persidangan ini,"ucap Oky.

Sidang hari ini, Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Jumhur.

Sebagai informasi, Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selain itu, salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini didakwa menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian antarkelompok.

 


Editor: Dadan Hardian


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.