Trending

  • Selasa, 28 Juni 2022

Metro

  • 0 Komentar

Kejati Bengkulu Mediasi Persoalan Aset Pantai Panjang antara Gubernur dan Walikota

Kejati Bengkulu Mediasi Persoalan Aset Pantai Panjang antara Gubernur dan Walikota
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Walikota Bengkulu Helmi Hasan nemberikan apresiasi kepada Kejati Bengkulu di bawah kepemimpinan Kajati Bengkulu Agnes Triani

Penulis: Agus Topo
TVRINews, Bengkulu

Polemik persoalan kewenangan mengenai pemanfaatan, pengelolaan serta pengurusan izin dan penarikan retribusi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Bengkulu siselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Selasa (9/11/2021). 

Keberhasilan mediasi tersebut lantas diperkuat penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dengan Walikota Bengkulu Helmi Hasan disaksikan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan pada Direktorat Korsup Wilayah I KPK Maruli Tua dan Kajati Bengkulu Agnes Triani.

Kesimpulan dari Nota Kesepakatan Bersama tersebut intinya kewenangan aset wisata Pantai Panjang dikembalikan pada Perundangan yang berlaku, seperti pencatatan aset di kawasan wisata Pantai Panjang menjadi kewenganan Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

Sedangkan mengenai perizinan dan lenarikan retribusi PAD merupakan kewenangan Pemda Kota Bengkulu.

Usai penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama, Kajati Bengkulu Agnes Triani berharap ke depan kawasan wisata Pantai Panjang semakin indah dan nenjadi salah satu daerah wisata bertaraf internasional jebanggaan masyarakat Bengkulu.

“Alhamdulillah hari ini selasa ( 9/11/2021) kita saksikan bersama, sudah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu nengenai pembagian kewenangan pengelolaan , oemanfaatan serta 
perijinan dan penarikan retribusi PAD kawasan wisata Pantai Panjang,"
ujar Kajati Bengkulu Agnes Triani.

"Dengan demikian diharapkan ke depan persoalan aset Pantai Panjang tidak lagi menjadi temuan BPK dan tidak membuat ragu para investor untuk nenanamkan investasinya untuk nembangun kemajuan kawasan wisata Pantai Panjang menjadi lebih indah dan menarik untuk dikunjungi para wisatawan,” sambungnya.

Sementara itu Gubernur Bengkulu  Rohidin Mersyah dan Walikota Bengkulu Helmi Hasan nemberikan apresiasi kepada Kejati Bengkulu di bawah kepemimpinan Kajati Bengkulu Agnes Triani yang telah berhasil dan sukses melakukan mediasi terkait persoalan kewenangan aset wisata Pantai Panjang yang telah lama menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, seperti BPK dan KPK. 


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.