Trending

  • Kamis, 26 Mei 2022

Nasional

  • 0 Komentar

Sekjen Gerindra Puji Jokowi Larangan TNI-Polri Aktif Jadi Pj Gubernur

Sekjen Gerindra Puji Jokowi Larangan TNI-Polri Aktif Jadi Pj Gubernur
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo atas sikapnya yang menutup ruang bagi perwira TNI ataupun Polri aktif menjadi penjabat (pj) gubernur.

Penulis: Ahmad Richad

TVRINews, Jakarta

 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo atas sikapnya yang menutup ruang bagi perwira TNI ataupun Polri aktif menjadi penjabat (pj) gubernur.

Muzani menilai Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmennya menjaga amanah dan semangat reformasi.

"Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah dari reformasi. Dimana TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Jadi menurut saya itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia," kata Muzani di Jakarta, Jumat (21/1/2022). 

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menjelaskan jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik. Oleh sebab itu, keputusan presiden melarang anggota TNI Polri aktif menjadi Pj Gubernur patut diapresiasi.

"Karena itu merupakan sebuah keputusan baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri," ujar Muzani.

Lebih lanjut Muzani menyebut Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supermasi sipil. Hal itu sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 

"Oleh karena itu angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi," ucap Muzani yang juga Anggota Komisi II DPR RI. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa anggota TNI/Polri aktif tidak memungkinkan menjabat Pj gubernur karena aturan dasar dari UU Pilkada tidak memungkinkan. Penunjukkam Penjabat (Pj) gubernur merupakan agenda pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024. 

"Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (Gubernur), UU-nya tidak memungkinkan," ungkap Presiden Jokowi pada pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.