Trending

  • Sabtu, 20 Agustus 2022

Nasional

  • 0 Komentar

KPU Butuh Rp 8 Triliun Untuk Memulai Tahapan Pemilu Serentak 2024

Penulis: Ahmad Richad

TVRINews, Jakarta 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini membutuhkan dana Rp 8 triliun untuk memulai tahapan pemilu serentak pada 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota KPU Yulianto Sudrajat yang mengatakan bahwa angka Rp 8 triliun itu akan digunakan untuk pembukaan pendaftaran partai politik peserta pemilu, serta seleksi badan ad hoc.

"Kami telah mengusulkan anggaran Pemilu 2022-2024 sekitar Rp 76,7 triliun. Nah dalam angka tersebut untuk tahun ini kami membutuhkan dana sebesar Rp 8 triliun," kata Sudrajat kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Lebih lanjut Sudrajat berharap anggaran Rp 8 triliun itu disahkan oleh DPR RI dan segera dicairkan, mengingat masa pendaftaran partai politik akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Yang pertama untuk pendaftaran partai politik (Parpol), itu kan harus dilakukan Agustus 2022 ini. Kemudian untuk verifikasi Parpol peserta pemilu, pembentukan badan adhoc," ucap Sudrajat.

Sebelumnya diberitakan, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 76,7 triliun. Angka tersebut naik tiga kali lipat dari pemilihan umum sebelumnya. Pada Pemilu 2014 anggaran sekitar Rp 16 triliun dan Pemilu 2019 sekitar Rp 27 triliun. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut anggaran Pemilu 2024 masih bisa dipangkas jika dianggap terlalu besar.

Hasyim menyebutkan bahwa bengkaknya anggaran tersebut karena sebagian dialokasikan untuk pembangunan kantor. 

"Mengapa anggaran yang kami ajukan besar? karena keperluan yang diperlukan untuk Pemilu ini bukan sekadar aspek elektoral, tetapi juga ada aspek infrastruktur seperti kantor dan gudang. Kami ajukan karena biasanya mendapat respon positif kalau di musim Pemilu," kata Hasyim dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu, (13/4/2022).

Namun Hasyim menegaskan untuk anggaran pembangunan kantor tersebut masih bisa dipangkas. Syaratnya, pemerintah bisa menghibahkan kantor untuk KPU di sejumlah daerah. 

Anggaran lainnya yang masih bisa disunat, kata Hasyim, adalah pengadaan logislik di masa pandemi seperti alat pelindung diri (APD).

"Berdasarkan pengalaman Pilkada 2020 kemarin kan dianggarkan oleh APBN, tetapi dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU penyelenggara Pilkada itu difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing," ucap Hasyim.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.