Trending

  • Selasa, 28 Juni 2022

Metro

  • 0 Komentar

Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng Kemasan, DPR: Kita Kalah Dengan Oligarki!

Penulis: Ahmad Richad
TVRINews, Jakarta

Pemerintah akhirnya resmi mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dan ‘melepasnya’ sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.

Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Mohamad Hekal mempertanyakan keputusan pemerintah mencabut aturan HET tersebut. Ia menyebut bahwa pemerintah sudah kalah dengan para oligarki.

“Kok bisa angkat bendera putih pemerintah kita? Kita kalah dengan oligarki-oligarki atau kartel-kartel di bidang-bidang tertentu dan baru-baru ini terlihat juga hal serupa dengan batu bara,” kata Hekal dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Perdagangan M. Lutfi di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Jumat (18/3/2022). 

Selain menghapus HET minyak goreng kemasan, pemerintah juga memutuskan untuk menghapus kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi para eksportir kelapa sawit. 

Sebelumnya kebijakan pengaturan DMO dan DPO diterapkan dengan tujuan pembatasan ekspor untuk menggenjot produksi minyak kelapa sawit dalam negeri. 

“Saya kaget waktu dengar kebijakan baru ini. Sudah tidak ada DMO, tidak ada DPO, sudah tidak ada persetujuan ekspor. Lalu wewenang bapak dimana dalam mengatur ini?” tanya politisi Partai Gerindra itu.

Pada paparannya, Mendag Lutfi juga mengungkapkan adanya beberapa kewenangan terkait produksi minyak goreng yang tidak dapat secara langsung diatur oleh Kemendag. Hal ini menjadikan beberapa kebijakan berada di bawah kementerian lain seperti Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. 

“Kok saya dengar ada beberapa pengaturan yang akan dilakukan dengan kementerian lain yang seharusnya menjadi ranah bapak. Ini kan terkesan, ya mohon maaf dianggap kementerian tidak bisa kerja maka harus diambil alih,” ujar Hekal.

Hekal menilai, diperlukan beberapa pengawalan yang lebih ketat untuk memperkuat posisi Kemendag dalam krisis ini. Hal tersebut sejalan dengan usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait bahan pangan dan kebutuhan pokok yang diutarakan beberapa Anggota Komisi VI DPR RI yang hadir. 

“Saya setuju dengan usulan kita membentuk Panja untuk bahan pangan dan kebutuhan pokok dan bahkan menyerukan juga kalau perlu, kita revisi undang-undangnya kalau memang bapak perlu penguatan yang lebih lanjut,” tutur Haekal.


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.