Trending

  • Kamis, 30 Juni 2022

Metro

  • 0 Komentar

Warga Racang Buka Klaim Lahan, KPH Mabar : Itu Kawasan Hutan

Penulis : Alexandro Hatol

TVRINews, Manggarai Barat

Sejumlah warga yang tergabung dalam Kesatuan Masyarakat Racang Buka (KMRB) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengklaim memiliki lahan di RTK 108. Namun, bagi pemerintah, lahan tersebut merupakan kawasan hutan tutupan. 

Data Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Manggarai Barat terkait Kawasan Hutan Nggorang Bowosie menerangkan status hukum Kawasan Hutan Nggorang Bowosie RTK 108 lokasi yang diklaim oleh kelompok masyarakat Racang Buka, sampai saat ini berada dalam Kawasan Hutan Nggorang Bowosie (RTK 108).

Ini berdasarkan dokumen kawasan hutan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang Penunjukan Area Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur seluas ± 1.667.962 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua) Ha sebagai Kawasan Hutan. 

Berdasarkan Surat Keputusan sesuai poin 1, maka sejak tahun 1983 Kawasan hutan di NTT mulai melaksanakan Tata Batas Kawasan Hutan dan untuk Kawasan Hutan Nggorang Bowosie (RTK 108) dilaksanakan tata batas sejak tahun 1993 - 1997 dan telah temu gelang dengan rincian sebagai berikut panjang batas 322,20 km; luas 20.984,48 Ha; jumlah pilar 2.995 buah pilar (Sesuai Berita Acara Tata Batas tahun 1997); 

Kepemilikan tersebut juga diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Ha; 

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3911/Menhut-VII/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.784.751 (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu) Hektar; 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±54.163 ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 12.168 ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.811 ha di Provinsi NTT. 

Terkait klaim yang dilakukan oleh sekelompok warga, Pemda Kabupaten Manggarai Barat akan berkoordinasi dengan Polres Manggarai Barat untuk menyikapinya.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.