Trending

  • Selasa, 29 November 2022

Metro

  • 0 Komentar

Aparatur Sipil Negara di Jawa Barat Diminta Jadi Contoh Patuhi Larangan Mudik

Aparatur Sipil Negara di Jawa Barat Diminta Jadi Contoh Patuhi Larangan Mudik
Aparatur Sipil Negara di Jawa Barat Diminta Jadi Contoh Patuhi Larangan Mudik

Penulis: Eggi Paksha

TVRINEWS, Jakarta

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Barat (Jabar) diingatkan supaya menjadi teladan dalam menyikapi kebijakan larangan mudik Lebaran 2021. Dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bahwa ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan cara menaati kebijakan tersebut dan membatasi mobilitas, agar risiko penularan Covid-19 dapat ditekan.

"Tentu ASN juga dilarang mudik, bahkan kalau ASN melanggar aturan ada sanksi tersendiri yang sesuai dengan protapnya. Oleh karena itu, sebagai abdi negara, sebagai tokoh di masyarakat, ASN harus menjadikan suri tauladan dengan mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi," kata Uu, Sabtu (24/4/2021).

Lebih lanjut Uu menekankan, larangan mudik berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika ada keperluan mendesak dan bukan mudik, masyarakat harus memiliki surat izin perjalanan, termasuk ASN yang harus mengantongi surat izin dari pejabat setingkat eselon II.

"Kalau dia ASN harus ada keterangan dari eselon II. Kalau bekerja di pihak swasta, harus ada keterangan dari pimpinan perusahaan. Kalau pekerja sektor informal dan masyarakat umum harus mendapat keterangan dari kepala desa/lurah, sehingga ada tanda kalau dia bukan mudik, tapi hanya bekerja," tambahnya.

Uu juga menyatakan bahwa Pemprov Jabar intens memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jabar dan pemerintah provinsi yang berbatasan langsung dengan Jabar. Dengan kolaborasi dan koordinasi yang kuat, mobilitas masyarakat diharapkan dapat dibatasi.

"Pemda Provinsi sudah menunjuk 133 titik di perbatasan untuk mengadakan posko yang akan diisi oleh aparat Polisi, TNI, insan-insan kesehatan, Dishub dan Satpol PP. Yang jelas ini ada kolaborasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, terutama pemerintahan yang berbatasan dengan provinsi lain, seperti Cirebon dengan Jawa Tengah," pungkasnya.

Editor: Eggi Paksha


  • Tag

Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.