Trending

  • Jumat, 12 Agustus 2022

Politik

  • 0 Komentar

KPU Lakukan Uji Publik Rancangan PKPU Terkait Persiapan Pemilu 2024

KPU Lakukan Uji Publik Rancangan PKPU Terkait Persiapan Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, serta Penetapan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Penulis: Ricardo Julio

TVRINews, Jakarta


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, serta Penetapan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD di Ruang Sidang Utama KPU RI, Jakarta, Senin (21/3).

"Pada hari ini, kami melakukan uji publik terkait dengan rancangan PKPU yang kami punya saat ini. Tidak hanya dari parpol, tetapi kami juga menginginkan masukan dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilu, para ahli, pemerintah ada dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam)," kata Ketua KPU RI Ilham Saputra, saat membuka kegiatan diskusi Uji Publik terhadap Rancangan PKPU, Senin (21/3/2022).

Ketua KPU menyampaikan bahwa setiap masukan dari berbagai pihak tersebut akan dapat digunakan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Lanjutnya, Ilham menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu sebelumnya seperti Pemilu 2019, dapat dijadikan bahan evaluasi agar penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik.

"Kita punya pengalaman dari pemilu ke pemilu. Paling dekat adalah Pemilu 2019. Apa yang dilakukan sebelumnya menjadi bahan evaluasi, oleh karenanya apa yang sudah kita lakukan menjadi bahan evaluasi bersama terkait verifikasi dan penetapan partai politik," ujarnya.

Ketua KPU menjelaskan bahwa yang berbeda ketika menjelang tahun 2019 ketika penetapan, MK mengubah UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa semua partai politik dilakukan verifikasi faktual dan administrasi. Namun, saat ini berubah hanya verifikasi administrasi untuk parpol yang sudah ada di parlemen, maka dari itu KPU harus mengubah Peraturan KPU-nya.

KPU masih memanfaatkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam tahapan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2024.

Di dalam uji publik ini, Ilham pun berharap para pihak yang hadir dapat mengevaluasi kualitas sistem tersebut agar penggunaannya menjadi lebih baik pada Pemilu 2024.

"Pada kesempatan kali ini mari kita berdiskusi untuk membahas Rancangan PKPU agar kami (KPU) mendapat masukan terhadap isi ataupun konten rancangan yang kami buat ini demi kesuksesan Pemilu 2024 yang akan datang, dan tahapan yang paling awal adalah pendaftaran partai politik," tandasnya.

Lebih Lanjut, Evi Novida Ginting Manik Komisioner KPU RI, menyampaikan bahwa rancangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, serta Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dihasilkan oleh KPU setelah melaksanakan lima belas diskusi kelompok terpimpin dengan berbagai pihak.


Baca Juga

Berita Terkait

Rekomendasi untuk Anda

Komentar
1000 Karakter tersisa
Komentar

News Letter

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.