---

Penulis: Intan Kusumawardani

TVRINews, Washington DC
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank), termasuk di dalamnya Pertemuan Keempat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (4th Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) negara G20 yang diselenggarakan pada tanggal 11-16 Oktober 2022 di Washington DC, Amerika Serikat. 

Pertemuan tersebut menyoroti aktivitas perekonomian global yang mengalami perlambatan secara luas dan lebih tajam dibandingkan perkiraan, dengan tingkat inflasi yang tinggi. 

Outlook perekonomian dipengaruhi oleh krisis biaya hidup (cost-of-living), pengetatan kondisi sektor keuangan di sebagian besar kawasan, konflik perang Rusia - Ukraina, serta dampak pandemi Covid-19 yang masih membebani.

Perry menyampaikan bahwa tema Global Policy Agenda IMF: Act Now, Act Together, telah sejalan dan saling melengkapi  dengan tema Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yaitu Recover Together, Recover Stronger.

Lebih lanjut, Perry menyampaikan tiga poin utama yang perlu menjadi perhatian. Pertama, tantangan global yang dihadapi saat ini tidak dapat direspons dengan hanya satu instrumen kebijakan sehingga perlu pengembangan kerangka Integrated Policy Framework (IPF) IMF bersama dengan kerangka Macro-financial Stability Frameworks (MFSF) BIS. 

"Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan implementasi bauran kebijakan moneter, fiskal, stabilitas nilai tukar, dan makroprudensial," kata Perry dikutip oleh TVRINews.com, Minggu (16/10/2022).

Kedua, pentingnya pengembangan digitalisasi keuangan. 

"Bank Indonesia telah mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran diantaranya kesepakatan cross-border payment antara Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, peluncuran Quick Response (QR) Code, dan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST)," ucap Perry.

Ketiga, pentingnya penguatan jaring pengaman keuangan global untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan dalam rangka membantu negara yang membutuhkan melalui reformasi kuota di IMF.

IMF menyampaikan beberapa rekomendasi respons kebijakan kepada negara anggota. Kebijakan moneter yang front loaded diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan menjangkar inflasi ke depan. Prioritas kebijakan fiskal untuk melindungi kelompok vulnerable melalui bantuan jangka pendek yang ditargetkan untuk mengurangi beban biaya hidup.

---

Editor: Redaktur TVRINews